Museum Agung Pancasila Disoal, Warga Lawan Perampasan Hak Publik

 

Museum Agung Pancasila Disoal, Warga Lawan Perampasan Hak Publik

DENPASAR – Bara konflik terkait pembangunan Gedung Museum Agung Pancasila terus menyala. Setelah sebelumnya dilaporkan ke Polda Bali, kini kasus ini resmi didorong ke tingkat nasional melalui jalur pengaduan masyarakat ke DPR RI.

Akar persoalan bermula dari dugaan penyalahgunaan badan jalan, yang semestinya menjadi hak publik dan tak boleh seenaknya dialihkan untuk kepentingan pribadi ataupun institusi.

Langkah ini diambil setelah proses klarifikasi di kepolisian dianggap mandek tanpa hasil yang memuaskan. Warga yang merasa dirugikan tidak tinggal diam – mereka menuntut keadilan dan menolak praktik pembangunan yang merampas hak rakyat secara terang-terangan.

Dalam norma pembangunan beradab, proyek apapun harus tunduk pada hukum dan menghormati ruang publik. Bila pelanggaran seperti ini dibiarkan, bangsa ini akan terjebak dalam budaya impunitas — apalagi bila pelanggaran dilindungi oleh relasi kuasa dan koneksi kekerabatan.

Desakan keras juga dilayangkan kepada Walikota Denpasar agar bertindak tegas dan netral, berlandaskan hukum, bukan perasaan atau kedekatan personal. Keputusan pemerintah bukan untuk memuaskan kelompok tertentu, melainkan untuk menjaga warisan negeri bagi generasi mendatang.

Gung Susrutra dari Puri Gerenceng Pemecutan, yang menjadi motor gerakan ini, menekankan pentingnya kehadiran DPR RI, Kejaksaan, Kepolisian, dan seluruh penegak hukum untuk turun tangan dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

“Masyarakat butuh perlindungan dari kesewenang-wenangan. DPR RI wajib cepat merespons laporan ini agar hukum tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini momentum menguji integritas penegakan hukum di Bali," tegas Gung Susrutra.

Kasus Museum Agung Pancasila kini menjadi pertaruhan, apakah hukum benar-benar berdiri di atas segala kekuasaan, atau justru tunduk pada kedekatan dan kepentingan tersembunyi? (Ray)