Minggu, 31 Juli 2022

Festival Layangan Bali, Koster: Ini Warisan Leluhur Harus Kita Jaga

 

Koster sedang Asyik memainkan layangan Bali dalam Festival Layangan Bali ke-1

DENPASAR ● Gubernur Bali, DR. Ir. Wayan Koster didampingi oleh Kapolda Bali, Putu Jayan Danu Putra dan Wakil Walikota, Kadek Agus Arya Wibawa membuka festival layangan Bali ke-1 yang diselenggarakan oleh komunitas Seni layangan Bali, minggu, 31 Juli 2022,di Pantai Mertasari, Denpasar.




Gubernur Bali dalam sambutannya mengatakan bahwa permainan layang-layang sebagai sebuah tradisi masyarakat Bali, yang pada awalnya merupakan wahana untuk menyalurkan hobi semata yang diwariskan oleh leluhur kita, dalam perkembangannya menjadi sebuah tradisi yang memiliki makna religius sebagai wujud persembahan kepada Dewa Rare Angon yang merupakan manifestasi dari Dewa Siwa.

Ia juga menyebutkan bahwa Dewa Rare Angon sendiri dipercaya sebagai Dewa pelindung areal persawahan dari serangan hama wereng maupun burung.

"Nilai-nilai religius inilah yang menyebabkan tradisi layang-layang di Bali tetap eksis hingga saat ini, "ungkap Koster.

Apalagi masyarakat Bali meyakini bahwa  proses pembuatan layang-layang tidak boleh dilakukan secara sembarangan, penentuan bahan, hari baik pembuatan menjadi sesuatu yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat hingga saat ini.

Tentu dalam hal ini disebabkan karena beberapa layangan tradisional Bali diyakini memiliki roh seperti layangan Janggan, sehingga segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan benar. 

Kegiatan ini mengambil tema,

“Kerthining Gesing”

Yang mengandung makna menjaga keseimbangan bambu, memiliki makna bahwa melalui festival ini akan tumbuh kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya bambu dalam kehidupan.

Bambu sebagai bahan dasar pembuatan layang-layang di Bali, juga memiliki kegunaan lain dalam kehidupan masyarakat Bali. Hendaknya Festival ini selain sebagai wadah untuk membangkitkan kreatifitas masyarakat Bali dalam pelestarian layangan Bali, juga sebagai tonggak pelestarian terhadap tanaman bambu yang bermuara pada upaya pelestarian lingkungan.

Dalam sambutannya juga Koster mengatakan bahwa penyelenggaraan festival layangan Bali ini, selain untuk menyalurkan hobi masyarakat, tentunya  menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Bali.

"Pelaksanaan Festival Layangan Bali  Ke-1 Tahun 2022, merupakan momentum strategis dalam upaya pemulihan kepariwisataan Bali. Berkenaan hal tersebut, maka seluruh elemen masyarakat harus mendukung kesuksesan Festival ini, "harapnya.

Ia juga mengucap terima kasih, serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komunitas Seni Layangan Bali atas dedikasinya melestarikan tradisi leluhur yang sangat mulia ini.

"Besar harapan saya agar pelaksanaan Festival ini dapat membangkitkan daya kreatifitas generasi muda Bali di bidang seni layang-layang, serta menjadi inspirasi kepada pihak lainnya untuk ikut peduli terhadap tradisi yang adi luhung ini"

"Kedepannya agar Festival ini dapat dijadikan agenda tetap tahunan yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan"

(Tim)

Sabtu, 30 Juli 2022

Pelindo 'Gaspol' Bangun Bali Tanpa Demo

 

Reklamasi Pelindo III berjalan lancar tanpa Demo

DENPASAR ● PT. Pelindo III yang bebas membangun dan mereklamasi di teluk Benoa tanpa di demo kecil-kecilan maupun besar-besaran oleh masyarakat Bali yang diduga memiliki kepentingan berbeda dengan reklamasi TWBI pada waktu yang lalu.

Kebebasan mengurug laut atau reklamasi, yang kedepannya ada dugaan akan mengerjakan proyek pengerukan serta pemotongan terumbu karang pada alur kapal dan kolam pelabuhan tahap 2 untuk akses rencana induk pelabuhan (RIP) menuju lahan proyek reklamasi yang sudah terbentuk pada damping 1 dan damping 2.

Menghubungi I Ketut Sudiarta selaku dosen Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa Denpasar, menjelaskan bahwa dalam pemotongan terumbu karang harus ada kajian khusus.

"Setelah RIP dirubah rencana untuk pelabuhan harus melakukan perencanaan untuk pelebaran alur apakah perlu memotong karang itu harus ada kajian khusus," terang Ketut Sudiarta kepada wartawan di Denpasar, Jumat (29/07/2022)

Dia menjelaskan, terkait rekomendasi diminta PT. Pelindo kepada Gubernur Bali itu baru sebatas perubahan RIP. Mesti ditandatangani Gubernur namun dikatakan sifatnya normatif lantaran permintaan itu juga dari pejabat pusat yakni Menteri Perhubungan.

Dosen tamatan IPB Bogor ini mengatakan, hal itu masih jauh dalam proses sebagai dasar telah disetujui dilakukan pemotongan terumbu karang. "Itu belum ada kajian khusus dan persetujuan masyarakat terdampak secara langsung, seperti warga Tanjung maupun masyarakat Bali lain," ungkap Ketut Sudiarta.

Sambungnya, terkait rencana PT. Pelindo semestinya terlebih dahulu dilakukan sosialisasi terutama kepada pihak warga Tanjung lantaran aktivitasnya di laut bisa tergusur.

"Pada saat penyusunan RIP pertama kali orang Tanjung mesti diajak biar nanti tidak ada kesan aktivitas warga Tanjung dicaplok Pelindo. Pastinya rencana dari Pelindo ini belum diketahui warga Tanjung sendiri. Mungkin PT. Pelindo punya strategi lain, namanya perusahaan banyak cara bisa dilakukan untuk mendekati warga," bebernya.

Untuk diketahui sebelumnya dikabarkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabulkan permintaan tambahan penyertaan modal negara (PMN) PT Pelindo III (Persero). Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III.

Beleid itu ditetapkan Jokowi pada 30 Agustus 2021, dan berlaku pada tanggal yang sama. Pasal 2 ayat 1 PP tersebut menyebutkan nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 1.200.000.000.000 (Rp 1,2 triliun). Sedangkan ayat 2 menyatakan penambahan penyertaan modal negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Yang jelas, jumlah PMN tersebut sesuai dengan permintaan Pelindo III. Seperti diberitakan yang dikutip salah satu media online menyebutkan, Pada September 2020 Pelindo III mengajukan PMN Rp 1,2 triliun untuk 2021. PMN itu digunakan untuk pengembangan Pelabuhan Benoa, Bali dalam rangka menjadikannya sebagai Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).

Direktur Utama Pelindo III waktu itu Saefudin Noor mengatakan kepada wartawan, PMN rencananya digunakan untuk pengerukan alur Pelabuhan Benoa.

"Alokasi untuk PMN Pelindo III rencana ini adalah sebesar Rp 1,2 triliun yang akan diperuntukkan untuk pengerukan alur Pelabuhan Benoa di mana Pelindo III mendapat penugasan untuk pengembangan maritime tourism hub yang menjadi pintu gerbang kemaritiman di Indonesia," katanya di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

PMN Rp 1,2 triliun ini hanya sekitar 20% dari total kebutuhan pengembangan Pelabuhan Benoa yang mencapai Rp 6,14 triliun.

"Ini adalah total yang kita butuhkan untuk mengembangkan BMT Rp 6,14 triliun artinya Rp 1,2 triliun adalah 19,4%, hanya 20% dari total kebutuhan pengembangan ultimate BMT di Bali," terang Saefudin. (Tim)

Jumat, 29 Juli 2022

Peringati Hari Anak Nasional, Rumah Sakit Unud Adakan Bakti Sosial 'Hospital Tour'

 

Prof. Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si, Sp.MK (K) (kiri) 

BADUNG ● Menyambut Hari Anak Nasional (HAN) 23 Juli 2022, Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Udayana (UNUD) mengadakan bakti sosial (Baksos) dalam pengabdian masyarakat dengan tema,

'Anak Terlindungi, Indonesia Maju: Anak Tangguh Pasca Pandemi'





Direktur RS Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si, Sp.MK (K) dalam sambutannya juga menjelaskan bahwa pentingnya generasi muda terutama anak-anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis.

"Semakin baik kualitas anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Namun sebaliknya, apabila kualitas anak tersebut buruk maka akan buruk pula masa depan bangsa, "ungkapnya, Jumat (29/07/2022) di RSPTN, Jimbaran.

Dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air.

"Ini juga tidak terlepas dari peran RSPTN kepada perkembangan tumbuh kembang anak, kecerdasan secara fisik, mental dan sosial"

Kegiatan ini juga diselenggarakan meliputi beberapa penyuluhan dari dokter psikiatri, dokter kandungan, dan dokter bedah urologi yang akan memaparkan pentingnya menjaga kesehatan selama pandemi.

Setelah itu acara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Spesialis serta Hospital Tour untuk mengenal lebih dekat RS Universitas Udayana.

"Dengan kegiatan ini diharapkan anak-anak dapat mengetahui tahapan-tahapan didalam perawatan. Kedepan diharapkan menjadi front terdepan yang dapat menginformasikan kepada keluarga mereka, "terangnya dalam wawancara singkat.

Begitu juga tanggapan dari dr.I Gusti Ayu Indah Ardani SpKJ(K) yang merupakan Psikiater Konsultan Anak dan Remaja selaku ketua panitia pelaksanaan bakti sosial ini, bahwa tujuan dari acara ini adalah untuk ikut berpartisipasi dalam mencapai tumbuh kembang serta kesehatan anak yang optimal. 

"Jumlah peserta yang kami targetkan sebesar 200 anak, yang terdiri dari 100 anak dari SD Negeri dan 100 anak dari SD Swasta"

Murid yang hadir dalam acara itu adalah seluruh murid dan guru SD Widiatmika, SDN 6 Jimbaran dan SDN 1 Ungasan.

"Tujuan utama dari acara ini adalah pencegahan dan memberikan pengetahuan tentang apa itu Stunting"

Stunting (klik untuk link)


Ditanya soal masalah psikologi anak-anak pasca pandemi Covid-19, dirinya berujar bahwa adanya tingkatan terhadap status-status kecemasan kepada anak, berdasarkan survei singkat dari pasien yang datang ke tempat praktek atau poli klinik.

"Sudah 2 tahun lebih anak merasa diisolasi dari sekolahnya, jadi tentu ini menimbulkan kecemasan pada anak, ia merasakan tidak nyaman untuk berinteraksi kembali secara sosial"

Dampak lainnya dijelaskan oleh dokter psikiater konsultan ini adalah tentang pemakaian gadget. Peningkatan pemakaian gadget di masa pandemi Covid-19, harus disikapi positif terang dokter Ayu Indah. Gadget tentu bisa juga digunakan untuk belajar secara daring.

"Seharusnya pemakaian gadget pada anak harus didampingi oleh orang tuanya. Namun ada juga negatifnya yakni mata minus, akan tetapi di RSPTN ini tentu dalam menampingi untuk hal itu kita juga lakukan, bahkan secara gratis setelah kita screening, "pungkasnya. (Ray)

Rabu, 27 Juli 2022

Jebakan 'Betmen', Advokat Suriantama Nasution Sebut Pari Passu Rugikan Kliennya

 

Advokat
Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, BKP (kiri), 
Advent Dio Randy, S.H (kanan)

DENPASAR ● Kondisi Bali saat pandemi Covid-19 membuat usaha di Bali yang utamanya pariwisata sempat macet, begitu juga permasalahan usaha akomodasi pariwisata. Melirik salah satu sidang di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (25/07/2022) kemarin, Akira Pramono (54) bersama Chendrawati Fransciska (57), melalui kuasa hukumnya Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, BKP, Advokat (40) menggugat PT. Equity Finance Indonesia.




Melalui Advokat Suriantama Nasution menjelaskan bahwa gugatan itu adalah mencari keadilan dari hukum, dimana kliennya sejak tahun 2005 sampai 2022 sudah menjadi nasabah PT. Equity Finance Indonesia.

"Kira-kira 5 Milyar sudah klien kita lunasi, hubungan ini adalah hubungan mesra. April 2020 klien kita mulai terseok-seok bukan karena apa, tetapi kondisi global pariwisata Bali mengalami stop karena Pandemi Covid-19,"ungkap Nasution, Senin (25/07/2022), di Denpasar.

Hutang mereka secara total dibebankan 1,6 Milyar oleh PT. Equity Finance Indonesia, itulah yang ditolak oleh kliennya. Sebab menurutnya bahwa kliennya sanggup membayar dengan angka 800 juta secara pokoknya.

"Prinsipal kita siap membayar tapi jangan dibengkakkan seperti itu"

"Apalagi tidak adanya pemahaman yang diberikan terlebih dahulu terhadap klien kita yang diberikan perjanjian pembagian hasil jaminan secara Pari Passu Prorata Parte, tentu itu merugikan klien kami, "ungkapnya.

"Ketika kita memiliki 10 perikatan perjanjian, lalu dibiayai dengan 10 jaminan, lalu 9 sudah dilunasi tinggal 1, tetapi yang 9 ini tidak bisa dikembalikan haknya karena terikat pari passu"

Arti Pari Passu (klik untuk link)

Ia juga membeberkan praktik dimana kliennya diminta untuk menjual salah satu busnya, dijual dan akan dikembalikan surat-suratnya (BPKB) dengan nilai 120 juta. Tetapi begitu uang diserahkan ke PT. Equity Finance Indonesia tidak mengembalikan dengan alasan terikat perjanjian pari passu.

Yang parahnya kliennya dikejarlah oleh pembeli yang dijanjikan diberikan suratnya, ia harus mengganti 150 juta karena dianggap ingkar janji.

"Tentu ini merupakan misleading dan miss management atas praktik akal-akalan, dengan cara Perbuatan Melawan Hukum. Apalagi Equity lembaga keuangan bukan bank (anjak piutang). Yang berkurang itu dendanya bukan pokoknya"

Kliennya pun tidak dijelaskan juga tentang perjanjian Pari Passu ini begitu mengikat, tidak ada informasi yang dijelaskan sebelumnya tentang perjanjian yang digugat tersebut.
Didi selaku mantan kepala supir di PT. Adenium Transwisata dalam sidang PN Denpasar, juga membenarkan kondisi di perusahaan mati total karena kondisi global yang ada akibat pandemi. Ia juga menjelaskan bahwa benar medium bus yang dikelolanya dulu adalah bus yang masih dalam hutang-piutang di PT. Equity Finance Indonesia.

"Ya lunas 10 bus dari tahun 2005, sekarang sisa 6 bus (30 seats) lagi, "jelasnya dalam sidang, Senin (25/07/2022), di PN Denpasar.

Ia mengetahui penjualan salah satu bus yang dianjurkan kepala cabang PT. Equity Finance Indonesia Denpasar, Djoko Hariyanto. Pihak PT. Equity Finance Indonesia, datang ke kantor PT. Adenium Transwisata menganjurkan untuk menjual salah satu busnya (120 juta), lalu uangnya dikasihkan ke Djoko Hariyanto yang dijanjikan bahwa akan dikeluarkan bus dengan plat DK 9074 FA, sebut saksi Didi.

"Uang sudah diberikan tetapi surat-suratnya belum diberikan pak Djoko"

Ia juga membenarkan bahwa Akira Pramono dan Chendrawati Fransciska bukan suami istri yang telah dibuatkan perjanjian pembiayaan oleh PT. Equity Finance Indonesia.

"Ya saya melihat dari kaca tempat posko supir-supir, bahwa pak Akira, Djoko, Dwi dan mba Deva lagi menandatangani perjanjian pembiayaan dari PT. Equity Finance Indonesia"

"Ia benar Akira Pramono dan Chendrawati Fransciska bukan suami istri. Ibu Chendra (travel agent) tinggal di Jimbaran sedangkan pak Akira di Gianyar, mereka bukan suami istri, "tegasnya.

Akira Pramono selaku pemilik PT. Adenium Transwisata, mengiakan pernyataan semua diatas tersebut. Ia juga mengatakan bahwa tidak pernah hitung-hitungan terhadap selama ini dengan PT. Equity Finance Indonesia, dikarenakan sudah bersahabat sejak lama.

"Keinginan saya hanya membayar kekurangan hutang saja. Sebelum pandemi awal 2019 saya buka kontrak lagi ada 3 kontrak, nilanya 1,6 M totalnya. Saya juga rutin bayar 1 tahun dari 36 bulan sudah terbayar 18 bulan," bebernya di salah satu rumah makan di Denpasar, Senin (25/07/2022).

Lalu setelah berjalan yang berat di masa pandemi, dirinya mengaku didatangi untuk menandatangani kontrak baru dengan nilai 3,6 M (dari 800 juta). Kita tidak mendapatkan keringanan justru membayar 500 ribu per 3 bulan, itu juga dikatakannya tidak paham itu uang hangus.

"Denda-dendanya ditaruh dibelakang, kita bukan tidak berkomunikasi untuk minta pengurangan tapi jawabnya hanya tunggu pusat terus"

Tim Garda Media juga menanyakan kembali tentang hubungan Akira Pramono dan Chendrawati Fransciska sebagai suami istri, Akira mengiakan hal tersebut dan menolak itu bukan idenya. Tentu ini menyalahi aturan dari otoritas jasa keuangan. Diduga inilah yang menjadi jebakan betmen dari perjanjian yang telah diterima Akira.

"Itu ide mereka"

"Nanti tunggu pusat, kami tidak berwenang selalu mereka begitu, "sahut Chendrawati Fransciska.

Anggota Persatuan Perusahaan Angkutan Pariwisata Bali (PAWIBA) Bidang Umum dan Media, Wayan Thomas B juga menekankan bahwa pertemuan dengan DPRD Bali, Bali Tourist Board, OJK, BI dan para Finance yang juga sudah disampaikan kepada Gubernur dengan semua stake holder pariwisata adalah memiliki rekam jejak sama, soal kredit macet akibat pandemi Covid-19, pada waktu yang lalu. Itu harus segera dibenahi, diberikan keringanan dengan jalur terbaik.

"Kita konsen dengan anggota kita yang berjumlah 188 pengusaha untuk segera bangkit. Akibat pandemi ini para finance belum ada yang memberikan kucuran kredit bagi para seluruh pengusaha bus pariwisata"

Menemui seusai sidang PN Denpasar, Advent Dio Randy, S.H., menanyakan soal melonjaknya jumlah pinjaman PT. Adenium Transwisata. Ia mengatakan bahwa macetnya pembayaran itu bukan hanya satu kali saja, sudah berkali-kali. Ia juga menolak surat yang diajukan oleh PT. Adenium Transwisata kepada PT. Equity Finance Indonesia langsung surat perjanjian perdamaian tetapi seharusnya surat permohonan.

"Kita belum sepakat secara teknis"

Permohonan yang diajukan oleh PT. Adenium Transwisata dikatakannya belum sesuai dengan pokok dan bunga dalam hitungan PT. Equity Finance Indonesia.

"Kita sebenarnya belum melakukan upaya hukum sama sekali untuk upaya eksekusi penarikan objek, masih memberikan ruang kepada penggugat"

Ditanyakan tentang perjanjian restrukturisasi yang baru dirinya mengatakan bahwa itu untuk masalah jatuh tempo.

"Itu bukan satu kontrak, ada lahan juga itu adalah jaminan tambahan (Hak Tanggungan), "paparnya.

Sidang akan dilanjutankan tanggal 10 Agustus 2022. (Ray)

Senin, 18 Juli 2022

Sugeng: Bali Bisa Menjadi Etalase Investasi Hijau Bagi Indonesia

 

Sugeng Pramono, Kelompok ahli Pariwisata Gubernur Bali

DENPASAR ● Mengejar mimpi menjadi Indonesia Maju melalui Investasi Hijau sepertinya akan bergulir maju. Ini dibuktikan oleh komitmen negara Indonesia yang tergabung dalam 40 negara lebih, menandatangani deklarasi Global Coal to Clean Power Transition (Transisi Batubara Global Menuju Energi Bersih) di KTT Perubahan Iklim Ke-26 (COP26), (04/11/2021) yang lalu.

Dalam mencapai komitmen untuk mencapai target nol (0) emisi pada 2060 atau paling cepat sekitar 2040, presiden Joko Widodo menyebutkan juga bahwa itu tidak terlepas dari peran kontribusi dari dunia internasional kepada negara Indonesia, seperti teknologi yang disediakan, program apa yang didukung untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) yang sempat terhambat karena pandemi Covid-19.

Itu juga tidak salah, karena kebutuhan negara-negara sekitarnya terhadap alih teknologi juga diperlukan untuk mendukung lingkungan negara sekitar akan mobilisasi manusia, tamu dan turis dalam bingkai pandangan yang sama terhadap investasi hijau.

Menghubungi Sugeng Pramono yang sudah malang melintang di dunia Pariwisata dan merupakan Kelompok ahli Gubernur Bali ini, juga menyebutkan pentingnya berbenah untuk Bali mulai sekarang. Saat Pandemi melanda semua sepertinya shut down, terutama mobilisasi turis ke Bali dan keluar pulang Bali. Pulau Bali sendiri adalah tujuan dunia untuk melihat Indonesia.

"Sudah saatnya Bali mengambil posisinya untuk mendukung investasi hijau. Ini akan menjadi parameter Indonesia kedepan dimata dunia internasional, "ungkapnya melalui hubungan telepon, Senin (18/07/2022).

Industri pariwisata Bali harus kembali memperhatikan apa yang digunakannya, seperti chemical pembersih yang ramah lingkungan, freon Air Conditioner (AC) yang green freon, kembali menanam pepohonan bisa lewat CSR mereka atau bahkan pemerintah mensupport kendaraan umum dengan tenaga elektrik.

"Perubahan iklim juga akan memengaruhi produksi pangan, meningkatkan risiko bencana terkait iklim, dan menghantam negara-negara termiskin hingga sulit bangkit. Oleh karena itu, transisi cepat ke ekonomi hijau sangat penting bagi masa depan Indonesia, begitu juga Bali"

Ekonomi hijau merupakan kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan inklusivitas sosial.

"Bila kita bergerak dari Bali tentu akan menjadi etalase dunia bahwa Bali, Indonesia akan berbenah menuju investasi hijau yang sesungguhnya, "pungkasnya. (Ray)

Minggu, 17 Juli 2022

Kolaborasi YYKB Bersama Dewa Arta Peduli Lansia

YYKB bersama dewa arta peduli lansia di Penarukan

BULELENG -   Berbagi bersama Yayasan  Kesatria Keris Bali Wilayah Buleleng, yang di gawangi oleh Dewa Arta  sebagai Ketua Dewan Pengawas YYKB Buleleng, sebanyak 21 paket sembako di berikan kepada Lansia, Minggu (17/7/2022).

Paket sembako menyasar Lansia yang kurang mampu di Kelurahan Penarukan, kegiatan ini akan terus berkesinambungan dilaksanakan  sebagai bagian dari Visi Misi Yayasan kesatria Keris BalI dalam kegiatan sosial kemanusiaan.

Pemberian paket sembako ini di harapkan bisa sedikit meringankan beban, dan bermanfaat, pembagian sembako ini adalah bentuk kepedulian YYKB bergandengan dengan  Carnival Vista Bali Team Member, juga Dewa Arta.

Kegiatan tersebut juga di danai oleh Carnival Vista Bali Team Member sebagai Pekerja kapal pesiar Bali yang Mana anggotanya  adalah Pekerja kapal pesiar.

Selain berbagi sembako juga dilanjutkan dengan donor darah yang diikuti oleh puluhan Anggota YYKB wilayah Buleleng. (Mga)

Jana Kerthi, Siapkan Spiritual Anak, SMAN 3 Denpasar Gelar 'Pewintenan Sisya Upanayana'

 

upacara 'Pewintenan Sisya Upanayana' tingkatkan ikatan luhur guru dan murid

DENPASAR ● Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2022/2023 di SMA Negeri 3 Denpasar (TRISMA) kali ini digelar secara luring (luar jaringan), pengenalan ini membuat siswa bisa mengenal lebih dulu teman-temannya yang akan diajak bersama-sama nanti selama 3 tahun kedepan.




Dalam acara tersebut selain itu SMAN 3 Denpasar ini mengadakan upacara 'Pewintenan Sisya Upanayana', yang memiliki makna upacara untuk menandai seseorang yang telah masuk ‘lingkaran guru-murid’ dalam ritual upacara agama. Upacara ini ditandai dengan pemberian benang suci oleh sang Guru. Benang ini sebagai simbol bahwa murid dan Guru terikat erat seperti pilinan benang itu. 

Ida Ratu Sri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun yang ditemui tim Garda Media menjelaskan makna dari upacara itu,

"Upacara ini bertujuan untuk mendekatkan para siswa kepada sekolah, baik itu guru, pegawai sekolah makanya diberikan aksara panca brahma atau 5 aksara suci, "ujar Ida yang berasal dari Kedatuan Kawistapura Belatungan, Pupuan, Kabupaten Tabanan, Sabtu (16/07/2022), halaman SMAN 3 Denpasar.

Makna itu juga tersirat bahwa mengingatkan kita bahwa pengetahuan yang hebat tanpa kebijaksanaan akan tidak berguna. Dari upacara ini juga memiliki harapan untuk membersihkan dan mempertajam pikiran. Dengan pikiran yang tajam siswa akan mampu lebih cepat menyerap ilmu pengetahuan di sekolah ini.

"Pewintenan ini juga diberikan kepada guru-guru, supaya apa yang diucapkan guru-guru bisa fokus dan apa yang diucapkan bisa dipahami anak-anak. Dan kelak akan menjadi siswa yang Jana Kerthi sesuai dengan visi Gubernur Bali"

Ditanyakan soal kenakalan di usia remaja Ida juga menjelaskan bahwa pewintenan ini bertujuan untuk menyentuh jiwanya yang dapat menyatukan jiwa dan raganya.

"Dengan penyatuan ini bersama dengan guru-guru juga, kita berharap murid-murid bahagia bersama gurunya. Sakit sedikitpun dia akan ke sekolah karena rasa rindunya belajar bersama gurunya, "sebut Ida.

Menemui Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 3 Denpasar, Kadek Dwi Rustinawati, S.Pd., M.Pd., mengungkapkan, MPLS ini merupakan program yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh SMAN 3 Denpasar. Ia menjelaskan kegiatan tatap muka ini dilakukan karena pandemi sudah berlalu.

"Karena merujuk dari situasi sekarang MPLS kali ini mengambil tema 'membangun semangat belajar dan Memperkuat Profil Pelajar Pancasila', kegiatan ini juga memperkenalkan siswa dengan lingkungan sekolah secara dekat dari pemberian wawasan bahaya narkoba, menjadikan sekolah ramah anak dan juga outbond di Majalangu (Wisata Edukasi Subak TEBA Majalangu), " jelas Kepala sekolah yang cantik ini.

Siswa baru saat ini 287 siswa, jadi total siswa yang belajar di SMAN 3 Denpasar ini berjumlah ± 936 siswa. Ia berharap dengan kegiatan MPLS ini anak-anak selain bisa dekat dengan sekolah, menerapkan 5 pilar sekolah dan juga sesuai motto dari TRISMA,

"Datang dan pergi untuk sebuah cita-cita"

Menemui Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., selaku Ketua Komite SMAN 3 Denpasar menjelaskan kecintaannya kepada TRISMA, lantaran dirinya (alumni 1984-1987) dan anak-anaknya bersekolah di SMAN 3 Denpasar, memiliki harapkan yang sederhana namun tepat sasaran.

"Pendidikan anak berkarakter dan berbasis budaya, yang selalu melestarikan budaya sebagai orang Bali, hidup juga harus diajarkan untuk sederhana namun tercapai apa yang menjadi cita-citanya, "jelas yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jember ini.

Ia juga menjelaskan pengawasan untuk SMAN 3 Denpasar dirinya melakukan pengawasan secara periodik seminggu atau 2 mingguan, mendatangi SMAN 3 Denpasar. Dirinya yang tugas diluar kota pun mengatakan dapatlah 1 atau 2 minggu menghadiri dan menengok sekolah ini.

"Ya biar dapatlah kita berdiskusi bagaimana memajukan pendidikan dan mendidik generasi muda SDM (Sumber Daya Manusia) Unggul, "pungkasnya. (Ray)

Gedung Megah NasDem Bali Minim Ornamen Arsitektur tradisional Bali

 

Sumber gambar Pena Bali, Gedung Mewah NasDem minim Sentuhan Arsitektur Bali

DENPASAR ● Gerak langkah Partai Politik di Tanah Air begitu menggeliat, lirikan mata dan persahabatan pun terjalin untuk kontestasi politik 2024 mendatang. Melirik gedung megah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Bali, yang baru melakukan upacara pemelaspasan Gedung baru DPW Partai NasDem Provinsi Bali yang berlokasi di Jalan Cok Agung Tresna Denpasar, Rabu 13 Juli 2022 lalu.

Disebutkan juga dalam informasi portal resmi DPW Partai NasDem Bali (klik untuk link)


Bahwa gedung baru ini adalah salah satu bentuk kecintaan Ketua Umum kepada Bali. Serta rumah restorasi ini akan menjadi rumah perjuangan bersama di NasDem Bali dengan spirit Bersatu, Berjuang, Menang.

Kawasan itu juga merupakan kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Provinsi Bali atau yang lebih dikenal sebagai
Kawasan Civic Centre terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang juga bisa disebutkan mewakili wajah Bali.

Tentu wajah itu harus merepresentasikan tata nilai hirarki pemerintahan melalui penerapan ketentuan aturan tata ruang dan bangunan secara konsisten, baik dalam skala lokal maupun nasional.

Melihat peraturan daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang persyaratan Arsitektur bangunan gedung yang seharusnya mempengaruhi pencitraan identitas cultural suatu masyarakat, termasuk masyarakat Bali sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki budaya berkharakter khas yang dijiwai dan mengakomodasi nilai-nilai luhur budaya masyarakat Bali, maka bangunan gedung harus diselenggarakan berdasarkan filsafat Tri Hita Karana, begitu kutipan dari Perda Nomor 5 Tahun 2005.

Sudah seharusnya kecintaan terhadap Bali itu dituangkan dalam bentuk Arsitektur tradisional Bali.

Klik untuk link Perda 5 2005 Tentang Arsitektur Bali


Menghubungi Julie Sutrisno Laiskodat selaku Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali melalui pesan elektronik, belum bisa memberikan keterangan sampai berita ini turun.

Lalu berusaha menghubungi Nyoman Winatha sebagai Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Bali, walau online tidak juga sepertinya bersedia menjawab pertanyaan dari tim Garda Media.

Begitu juga Anak Agung Ngurah Gede Widiada selaku tokoh Partai NasDem, kemudian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi dan Kasatpol PP Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, belum menjawab pertanyaan dari pesan elektronik kami. (Ray)

Sabtu, 16 Juli 2022

Salah Paham, LPD Candikusuma Selesaikan Dengan Damai Permasalahan Warganya

 


JEMBRANA ● Langkah besar mungkin kalimat itu yang pantas disematkan kepada I Komang Desen selaku Ketua Lpd yang sekaligus menjadi pemangku di Merajapati Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, terkait pemberitaan media tertanggal 4/7/2022 yang berjudul,

 "Dilarang Ke Pura Karena Tidak Melunasi Utang Nominal Anaknya Yang Tidak Jelas" (klik untuk link)

Setelah berita itu viral di masyarakat khususnya Jembrana dan sempat dipanggil kerumah jabatan Bupati yang dihadiri juga Kapolres Jembrana dan MDA Jembrana beserta jajaran pengurus di tingkat kecamatan Melaya, secara umum Bupati Jembrana I Nengah Tamba menghimbau agar permalahan itu segera diselesaikan dengan cara-cara damai untuk menghasilkan kedamaian yang kondusif di masyarakat.



Pada tanggal 8 Juli 2022 Ketua Lpd dan Bendesa Desa Adat Candi Kusuma melakukan paruman desa untuk mediasi untuk klarifikasi yang mengundang semua aparatur desa adat dan yang bersangkutan I Made Raka yang juga disaksikan Bhabinkamtibnas dan Bhabinsa Desa Candikusuma. Paruman berjalan alot sehingga I Komang Desen selaku Ketua Lpd mempunyai inisiatif agar paruman ditunda, karena melihat dari permasalahan yang dirasa tidak menemukan titik temu.

Sore hari setelah itu selanjutnya Ketua Lpd I Komang Desen menemui  Made Raka dirumahnya untuk menjelaskan secara rinci masalah terkait utang piutang beserta bukti dan kronologinya untuk dapat dipahami sehingga dapat terselesaikan penuh rasa kekeluargaan dengan saling menerima dan permasalahan utang piutang dianggap selesai dan tuntas.


Ketua Lpd Candikusuma memperlihatkan berita acara terselesaikannya permasalahan piutang berikut rinciannya.

Ketua Lpd I Komang Desen yang ditemui langsung Tim Media Gatra Dewata menuturkan, 

"Permasalahan yang terjadi kemarin murni kesalahpahaman karena kurangnya penjelasan secara rinci dari pegawai Lpd kepada masyarakat, sehingga muncul masalah-masalah lain. Kemarin sudah kami selesaikan secara hati terbuka tanpa ada tekanan dan Raka selaku peminjam sudah mengerti dan melunasi piutangnya, kemudian terkait dilarang ke pura juga karena ada kesalahpahaman kelian adat yang bersangkutang yang juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan paras paros dan kedepan Made Raka seperti biasa, bisa menjalankan rutinitas ke pura dan bisa meminjam kembali ke Lpd, "pungkasnya. (D.U)

Ubud Folkfest Menjadi Hub Musisi dan Seniman di Seluruh Dunia


Ubud, 16 Juli 2022 – Ubud menjadi salah satu wilayah di Bali yang paling aktif menyelenggarakan festival dan paling banyak memiliki komunitas kreatif. Mulai dari musik, spiritualitas, kesenian sampai kebudayaan.

Kali ini giliran musik, seni dan kebudayaan yang dihelat selama 3 hari di Biji World, Ubud dengan nama Ubud Folkfest. Acara yang dimulai tanggal 15 Juli 2022 dan berakhir tanggal 17 Juli 2022 ini memang dirancang untuk merayakan kembalinya geliat musik, seni, dan budaya di Bali khususnya di Ubud yang bisa menjadi hub global antara musisi dan seniman.

“Seni budaya bukan hanya pemikiran, tapi harus dilaksanakan. Sudah saatnya kita membuka jalan kembali untuk orang-orang berkreasi setelah pandemi. Biji World ingin ‘menanam untuk besok’ untuk seni dan budaya,” ungkap pemilik Biji World dan co-founder Ubud Folkfest, Ida Bagus Oka Genijaya.

Beragam acara mulai dari live music, live art, kelas seni, pasar seni, pameran seni, kids club and workshop, pertunjukkan kebudayaan, hingga vinyl record store turut menjadi rangkaian acara yang wajib kalian datangi dan nikmati bersama-sama.

“Tujuan dari Ubud Folkfest adalah untuk memberikan platform kepada seniman baik di dalam negeri maupun internasional dalam rangka merayakan keragaman musik, seni & budaya di Ubud, Bali. Kami mengakui kekuatan yang dimiliki festival untuk menyatukan orang-orang di bawah kepentingan bersama. Dengan menyediakan serangkaian acara berkualitas tinggi, kami memfasilitasi koneksi bermakna yang berpusat di sekitar praktik dan pertunjukan kreatif; antara penonton, pelaku dan seniman,” ungkap co-founder Ubud Folkfest, Rizal Hadi.

Lini penampilan musik dan kebudayaan di Ubud Folkfest akan menampilkan Robi Navicula, Jalan Tengah, Galiju, Anda Perdana, Unb’roken, Excira, The Munchies, Robokids, Kai Mata, Adam Alydrus, Miyoshi Masato, Athron, Nick Wallaki, The Neo & Yude Experience, Celtic Room Bali, Brown Sugar, Agustuan Supriatna, I Made Subandi, Orasare, Kerta Art, Aris Satvitri, Biji Seni Budaya, Yadi Tarawangsa, Jumatan, Wiwanto Purnawan, Westside Spinn3rz, Ubuddub, Ho Mystica, JNS, Macula, dan Alana Yana.

Sementara untuk kelas seni dan pameran seni akan dilakukan oleh Ida Bagus Oka Genijaya, Fajar Kadafi, Djunaidi Kenyut, Bunny Bone, Ni Putu Eni Astiarini, I Gusti Made Wisatawan, Linkan Palenewen, Nyiman Wijaya, Bade Bayak, Andri Nur Oesman, Black Hand Gang, Kuncir Sathya Viku, Beta, Imacullata, Emy Triani, dan Geed Saputra. (Tim)

........

Informasi terkait jadwal penampilan setiap harinya dapat kamu temukan di Instagram @ubudfolkfest dan tiket bisa dibeli di ubudfolkfest.com.

Tolak Menara, Bandesa Tunju: Jangan Cari Pembenaran, Rusak Setra Itu Salah!

 

Jro Bandesa Adat Tunju 

BULELENGMenjawab pernyataan di podcast yang beredar di masyarakat, tim Garda Media menyambangi kegiatan Mejaya-jaya yang dilakukan di Desa Adat Tunju, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.



Menemui Bandesa Adat Desa Adat Tunju, Ketut Arta di acara Mejaya-jaya yang peruntukan untuk pengesahan dan mengukuhkan Lembaga Kertha Desa Adat, Sabha Desa Adat dan Pecalang, Rabu (13/07/2022) di Pura Desa Puseh, Desa Tunju, Seririt.


Berita sebelumnya....




Menanyakan prihal tentang keberadaan Setra Adat Tunju yang dikatakan tidak ada tulang-belulang saat penggalian pondasi menara telekomunikasi, dirinya menjelaskan bahwa di areal Setra ada bagiannya, yang Utama namanya Ulun Setra itu disebut Pura Mrajepati, lalu Setra dibagi Pertama (1) Setra Alit untuk kuburan anak-anak, yang kedua (2) merupakan Setra Bajang truna-truni untuk kuburan remaja, yang keempat (3) Setra Pengulu untuk para mangku ring tri kahyangan, lalu keempat (4) Setra masyarakat krama Desa, lalu yang terpenting adalah kelima (5) tempat pembakaran.

"Nah yang itu untuk masyarakat yang ngaben sane mewasta nganggen wadah (wadah/Bade) untuk tempat berputar 3 kali dan tempat pembakaran wadah, untuk ngaben massal itu juga tempat Mungkah, sesudah mungkah masuk penyeneng dan dibakar juga disana. Itu tempat paling berguna jadi tidak ada penanaman disana, "jelasnya, Rabu (13/ 07/2022).

Penolakan yang dikatakan adalah Krama Tamiu itupun dibantah oleh Bandesa Adat Desa Adat Tunju ini. Dalam wawancaranya ia menjelaskan bahwa itu tidak benar. Krama Wed dalam penjelasannya adalah Krama (warga adat) yang lahir di Desa Gunungsari dan mengempon pelinggih betara betari Tri Kahyangan Tiga, tetapi dalam penjelasannya juga ia menjelaskan ada krama adatnya juga yang termasuk krama Wed tetapi merantau sampai keluar Jawi (Jawa), walau demikian mereka tetap masuk warga adat di Desa Gunungsari.

"Walau dia ber-KTP luar Bali pun, ia juga termasuk krama kami (Desa Gunungsari). Mereka masuk dalam pipil krama desa adat"

"Sedangkan Krama Adat Tamiu adalah Krama yang berasal dari dura desa (luar desa adat), tetapi mereka beli tanah atau rumah di desa ini dan membangun di wilayah desa sini. Belum bayar penanjung batu serta persyaratan lain disebut krama Tamiu"

Untuk jumlah krama desa adat disana dirinya mengungkapkan juga sebanyak ± 1.016 KK, dan itu dibagi 2 ada yang bertugas 'ngaturang ayah' desa dan tinggal di luar desa adalah pengampel ayahan desa, mereka biasanya membayar setiap tahun untuk 'ayah-ayahan' desa, yang dibayar berjumlah Rp. 100.000 per-KK (perwakilan runah tangganya) per-tahun, tetapi kalo yang tinggal di rumah (desa Tunju) kena ayah-ayahan.

"Bila penyada itu, bila memiliki keturunan satu anak dan sudah berumah tangga, dia langsung menggantikan orang tuanya masuk menjadi krama desa adat Tunju. Lalu orang tuanya disebut nyade secara otomatis. Kedua krama desa yang tidak punya keturunan setelah umur 70 keatas juga nyade (lepas dari ayah-ayahan desa) tetap sah dianggap krama desa adat Tunju"

"Krama Pangle nika juga termasuk krama desa adat yang tidak punya istri atau suami"

Ditanyakan masalah dikatakan 'Nilar Sesana', Bandesa Adat mengatakan dengan tegas bahwa dirinya memang dihukum percobaan selama 1 tahun 6 bulan berdasarkan putusan PN Singaraja. Dirinya juga mengatakan bahwa berdasarkan nasihat dari hakim, bahwa dirinya wajib tetap melayani kegiatan di desa adat Tunju.

"Saya menganggap diri tidak 'Nilar Sesana', karena setahu saya, saya berjuang untuk desa adat, dimana kesalahan saya, "sebutnya dengan keheranan.

Dan dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi dan MDA Kabupaten dirinya menyebutkan juga sudah mendapatkan keterangan, bahwa dirinya tidak melanggar ketentuan adat dan berhak masih memimpin Desa Adat Tunju.

"Saya tetap disuruh melayani masyarakat, krama desa sebagai Bandesa Adat. SK itu masih tetap dan belum dicabut SK saya itu oleh MDA"

Ditanya soal surat pernyataan pengunduran diri, dirinya mengatakan ada perasaan tertekan terhadap hal yang dihadapinya. Dalam nasehat hakim yang diterimanya, dirinya memang dilarang untuk melintasi batas garis polisi (police line) yang ada di SDN 2, jadi menolak melakukan kerja bakti di lahan sengketa tersebut.

Ditanyakan aset sepeda motor yang dimiliki desa adat, dirinya mengatakan lagi dibawa oleh orang lain.

"Saya lagi minta solusi dengan bapak kapolsek dan staff adat untuk mengambil sepeda motor itu, "pungkasnya. (Ray)

Jumat, 15 Juli 2022

Upacara Mejaya-jaya, Desa Adat Tunju kukuhkan Budhiana Sebagai Kertha Desa Adat

 

Upacara Mejaya-jaya, Kukuhkan Kertha Desa Adat, Sabha Desa Adat dan Pecalang

BULELENG ● Desa Tunju, kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng mengadakan upacara persembahyangan Mejaya-jaya. Upacara disini dimaksudkan agar mendapatkan pencerahan, keselamatan dalam menjalankan tugas sebagai prajuru di Desa Tunju yang lagi dirundung permasalahan pembangunan menara telekomunikasi di Setra Desa Tunju yang dapat penolakan dari masyarakat adat.




Menemui Putu Budhiana, SE., selaku koordinator 9 dan juga Prajuru Kertha Desa Adat Tunju yang baru saja mendapatkan pengesahan dan pengukuhan ini. Ia menerangkan bahwa persembahyangan ini bagian dari rentetan acara kegiatan dalam pengukuhan dan pengesahan Lembaga Kertha Desa Adat, Lembaga Sabha Desa Adat dan Pecalang yang dibentuk didalam paruman desa adat, Sabtu (09/07/2022).

"Jadi kita secara resmi sudah dilantik, jadi kami bisa melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada, kita adalah pendamping dari Jro Bendesa dalam berdiskusi dan keadilan di Desa Tunju ini, "ungkapnya, Rabu (13/ 07/2022) di Pura Desa Puseh, Desa Tunju, Seririt.


Ditanyakan soal Surat Keputusan (SK) Majelis Desa Adat (MDA) Bali yang menjadi polemik, ia menjelaskan bahwa penunjukan ini adalah kewenangan dari Bendesa adat dalam Paruman Desa Adat waktu yang lalu.

"Itu sudah ada pemberhentian dan penunjukan kembali dalam paruman desa Adat, hari ini dikukuhkan dan mejaya-jaya tadi. Sesuai administrasi MDA sudah dibenarkan, itu sudah ada didalam klausul SK itu sendiri"

"Paruman itu dihadiri oleh 157 Krama Adat Tunju"

Bandesa Adat Tunju yang diceritakan oleh Jro Budhiana tentang pemberhentiannya itu, karena dipaksa untuk mengambil alih sengketa SDN 2 Gunungsari yang sedang di police line, dan Jro Bendesa tidak berani melakukan itu sebutnya.

Dan itu wajar saja lantaran Bandesa yang saat itu menjabat dalam kondisi tahanan rumah sesuai dengan keputusan hukum di pengadilan. Itu menjadi pertimbangan mereka secara otomatis langsung bisa masuk penjara bila menyetujui untuk mengambil lahan sengketa itu.

"Saya tidak menyalahkan itu, tekanan ini membuat beliau seperti itu, beliau juga manusia biasa. Saya juga sudah tanyakan ke MDA dan ada video beredar juga di masyarakat bahwa saat Bandesa menjadi tahanan dirumah, beliau itu tidak dicabut secara administrasi, dan juga sudah diangkat kembali per-22 Mei 2022 kembali mengabdikan diri kembali"

Melihat video amatir yang beredar di masyarakat, Nyoman Suyasa selaku MDA Alit Kecamatan Seririt mengatakan disana bahwa SK yang ada saat ini adalah masih syah. Disana disebutkan juga bahwa tentang plt dari Bandesa Adat Tunju tidak diakui.

"Prajuru desa adat itu berdasarkan kolektif kolegial, maka bila Bandesa berhalangan maka akan digantikan sementara oleh Patajuh (sekretaris) desa adat"

Ia juga menegaskan disana bahwa prajuru memang bisa saja digantikan, tetapi harus mengikuti prosedur yang benar. Bila ada surat pengunduran diri dari Bandesa yang menjabat itu tidak otomatis melalaikan tugasnya.

"Itu masih dalam proses saja, pengunduran diri itupun harus melalui paruman desa adat, kalo disetujui langsung ditunjuk penggantinya biasanya penggantinya petajuh, penyarikan dan patengen (bendahara)," pungkasnya.

Berusaha menghubungi lewat pesan elektronik dan telepon Nyoman Suyasa belum mau memberikan keterangan perihal pernyataannya itu, tetapi ia bersedia bila bertemu tatap muka. Karena waktu harus kembali ke Denpasar pertemuan itu belum terlaksana sampai berita ini turun. (Ray)

Rabu, 13 Juli 2022

Langkah Bijak, Koster Tetapkan Terminal LNG Dipastikan Diluar Lokasi Mangrove

 


DENPASAR ● Kondisi dilapangan yang mengatakan tolak rencana pembangunan terminal Liquefied Natural Gas (LNG) dan yang mendukung pembangunan, walau yang mendukung lebih banyak. Tetap Wayan Koster selaku Gubernur Bali mengambil langkah bijaksana.




Usaha mewujudkan kemandirian energi Bali yang dikatakan dapat merusak Mangrove di wilayah Sidakarya, Koster memastikan bahwa pembangunan Terminal Penyimpanan LNG akan dilakukan diluar lokasi hutan mangrove.

Hal tersebut juga dipertegas oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Bali, PT. Dewata Energi Bersih (DEB), melalui Humasnya Ida Bagus Ketut Purbanegara, pada Rabu (13/7/2022) memaparkan, dimana program pembangunan Terminal LNG Sidakarya merupakan penugasan kepada Perumda Kerta Bali Saguna, membentuk PT. Dewata Energi Bersih (DEB) dengan PT. PLN GG untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyediaan energi, yaitu Bali Mandiri Energi Dengan Energi Bersih.




"Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, Bapak Gubernur Bali telah memanggil jajaran Perumda Kerta Bali Saguna beserta DEB dan memberikan arahan agar DEB memperhatikan dengan serius aspirasi masyarakat terkait rencana Pembangunan Terminal LNG Sidakarya dan mengkaji kembali konsep pembangunan Terminal LNG Sidakarya dengan pembangunan Terminal LNG tidak boleh berdiri sendiri, tanpa memerhatikan wilayah Desa/Kelurahan yang terdampak langsung maupun tidak langsung, juga Pembangunan yang dilakukan harus bersifat pembangunan kawasan. Di dalam kawasan berisi Pembangunan Terminal LNG Sidakarya, skema pengembangan, perekonomian yang memberi manfaat untuk Desa/Kelurahan Sidakarya, Serangan, Sesetan, Pedungan, dan Intaran," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pembangunan Terminal LNG Sidakarya tidak boleh mematikan aktivitas
perekonomian, nelayan, di Desa/Kelurahan terdampak, serta meminimumkan risiko kerusakan lingkungan, sosial dan budaya di wilayah Desa/Kelurahan terdampak.

"Mengkaji pelaksanaan Pembangunan Terminal LNG Sidakarya, dimana lokasi dermaga sandar di Desa Sidakarya. Untuk penyimpanan gas akan dibangun
di luar areal mangrove," tegas IBK Purbanegara, pada Rabu (13/7/2022).

Dalam hal ini, DEB harus bersinergi dengan Desa/Kelurahan terdampak, agar harmonis dan mendapat manfaat secara bersama-sama Konsep pembangunan kawasan sedang disusun oleh Kelompok Ahli Pembangunan yang melibatkan para pakar sesuai keahlian yang dibutuhkan Konsep pembangunan kawasan akan dibahas bersama Pemerintah Kota Denpasar, perwakilan komponen masyarakat di Desa/Kelurahan terdampak, serta pihak terkait. (Tim)

Dukung Terminal LNG, Desa Adat Sidakarya Harapkan Punya Akses Laut

 

Jro Bandesa Adat Sidakarya

DENPASAR ● Memantau kondisi lapangan, daerah yang menjadi rencana pembangunan terminal LNG (liquefied natural gas), tim Garda Media merapat ke Kantor Bandesa Adat Desa Adat Sidakarya.




Menemui langsung I Ketut Suka selaku Bandesa Adat Desa Adat Sidakarya, didampingi oleh Made Sarja selaku Petengen (Bendahara) desa Adat Sidakarya mengungkapkan banyak harapannya terhadap gagasan rencana dibangunnya terminal LNG atau gas alam cair di wilayah desa adatnya.

Ia berharap rencana itu bisa berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku di Provinsi Bali dan sesuai dengan adat istiadat setempat, karena sebutnya ini penting untuk kemandirian energi di Bali yang masih bergantung dari wilayah luar Bali.

"Saya yakin ini yang merupakan program pemerintah Provinsi (Bali) pasti tidak mungkin ingin membuat rakyatnya sengsara, "ungkap Jro Bandesa, Selasa (12/07/2022) di kantor Bandesa Adat Sidakarya.

Ia malah sudah lebih memahami maksud dari pemerintah untuk kemandirian energi ini, listrik yang masih bergantung dari wilayah luar Bali sungguh sangat rentan bila tiba-tiba ada permasalahan teknis terjadi, tentu Bali akan gelap gulita.

Ditanya soal kesejahteraan krama (masyarakat) adat Sidakarya akan dibangunnya terminal LNG ini, ia mengungkapkan kesan sederhana dalam menyikapinya. Baginya itu adalah hal yang wajar bila ada proyek di wilayah desa adat, tetapi dirinya menegaskan tidak muluk-muluk untuk hal itu, karena tentu harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan.

"Tapi kita harus sadar diri, perlu skill khusus bila ikut mengelola perusahaan itu. Mudah-mudahan ada kesempatan kerja untuk warga kita"

Ditanya soal potensi sampingan berupa Cold Storage (gudang pendingin) untuk bahan makanan terutama hasil tangkapan ikan nelayan, ia berharap itu menjadi usaha baru bagi masyarakat adat. Ia juga menjelaskan bahwa desa Adat Sidakarya juga memiliki kelompok nelayan yang bernama 'Muntig Siokan' (2015), kesulitan para nelayan itu adalah akses ke laut yang sudah tertutup, ia berharap para nelayan nantinya memiliki akses khusus yang ada di wilayah desa adatnya sendiri.

"Nelayan disini biasanya masuk lewat Mertasari dan Serangan untuk menuju laut. Kita serahkan kepada pemerintah untuk baiknya bagaimana tentang akses ini, karena kami sudah mohonkan tahun 2010 atau 2014 lalu tentang ini," ungkapnya, wilayah yang terdiri dari 5 banjar adat dan 12 dusun.

Kebutuhan akan akses laut bagi krama desa adat sangatlah penting, seperti mendukung upacara Melasti, Nganyut sampai upacara lainnya.

"Kita harus rasional, jangankan hal yang besar, hal yang kecil saja berdampak. Tetapi dampak itu kita lihat positif dan negatifnya yang harus kita perhatikan. Jangan kita 'mekone-kone' (katanya katanya) saja, jaman sekarang sudah canggih dan pasti dapat mengurangi kerusakan-kerusakan yang ada, bahkan setahu saya sudah banyak perbaikan yang dilakukan"

Ia juga menambahkan bahwa perlunya ada akses ke dalam untuk bisa mengawasi hutan mangrove yang ada.

"Masyarakat kita peduli kok dengan hutan Mangrove, kita sering menanam juga. Harapan kita bisa disatu sisi kita dapatkan akses untuk kegiatan adat desa Sidakarya, "sebutnya berulang. (Ray)

Selasa, 12 Juli 2022

Tim Penyidik LPD Anturan Bergerak Hingga Ke Gianyar

Sebanyak 9 orang penyidik periksa deposan senilai 4,1 milyard rupiah di LPD Anturan


BULELENG - Upaya Penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng untuk menuntaskan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi LPD Anturan dilakukan hingga ke Gianyar. 

Tim Penyidik yang berjumlah 9 orang melakukan Pemeriksaan terhadap seorang Saksi yang merupakan salah satu Ketua LPD di Daerah Sebatu - Gianyar, pada hari Selasa, 12 Juli 2022, pukul 10.30 Wita, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar.

Saksi ini merupakan  Seorang Deposan LPD Anturan,  INC yang memiliki deposito senilai 4,1 Milyard rupiah di LPD Anturan.

Tujuan utama penyidik adalah mengklarifikasi deposito yang dimiliki serta memastikan apakah ada sertifikat LPD Anturan yang dititipkan pada saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen  LPD tersebut (yang berlangsung selama 4 jam), Tim penyidik tidak menemukan Sertifikat LPD Anturan yang dititipkan. Tim penyidik hanya menemukan bukti deposito yang tercatat 13 kali transaksi  dengan LPD Aturan dari tahun 2012 hingga  tahun 2017 senilai total 4,1 milyar, serta bukti transfer bunga deposito terakhir di tahun 2020.

Hingga saat ini Tim Penyidik tetap melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara A-quo, serta terus melakukan upaya Asset Recovery terhadap Aset-aset LPD Anturan yg disembunyikan, dengan mencari dan menelusuri asal usul kekayaan milik atau atas nama tersangka atau pihak-pihak terkait lainnya yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi terkait LPD Anturan. (Mga)

Minggu, 10 Juli 2022

Tolak Mediasi Menara di Setra, Tim 9 Ingin Polsek Lanjutkan Laporan

 

Putu Budhiana, SE., Ketua Koordinasi Tim 9 Desa Adat Tunju

GATRADEWATA NEWS ● BALI | Penolakan oleh tim 9 terhadap rencana pembangunan menara telekomunikasi di Setra milik desa Adat Tunju berbuntut panjang. Krama Adat Tunju pada saat yang lalu sempat melaporkan dugaan penyerobotan tanah Setra untuk pembangunan Tower.

Berita yang lalu (klik untuk link)

Menghubungi Putu Budhiana, SE., selaku Ketua Koordinasi Tim 9 Desa Adat Tunju yang merupakan perwakilan krama adat yang menolak mengatakan melalui sambungan aplikasi elektronik mengatakan bahwa konsisten untuk menolak keberadaan pembangunan menara.

"Ya kita melihat surat dari kantor kecamatan (kecamatan Seririt), tapi dalam surat itu kami sebagai tim 9 tidak diundang,"ungkapnya, Sabtu (09/07/2022)

Undangan itu ditujukan kepada kapolsek Seririt, Danramil 1609-03 Seririt, Majelis Alitan Desa Adat Kecamatan Seririt, Kelian Desa Adat Tunju, Sabha Desa Tunju, Kertha Desa Tunju, Perbekel Gunungsari, pada hari Selasa, 12 Juli 2022, di Kantor Polsek Seririt.

Putu Budhiana, SE., tetap akan tegas, untuk mewakili dari krama desa Adat Tunju dengan tetap berpegang teguh untuk penolakan adanya penggunaan Setra.

"Ya kita tidak akan datang, karena tidak diundang. Tapi intinya kita menolak yang namanya mediasi-mediasi lagi, ini Setra milik desa Adat, krama Desa adat telah menolak dan Setra itu harus dijaga kelestariannya," tegasnya.


Surat laporan polisi



"Saya juga ingin laporan polisi itu ditindaklanjuti segera juga, ini mewakili masyarakat banyak"

Menghubungi AKP Made Suwandra, SH., selaku Kapolsek Seririt mengatakan dalam pesan elektronik dan telpon bahwa kasus pelaporan itu masih akan dipelajari dan ditindaklanjuti.

"Ya kita dengar ada dualisme juga kepemimpinan desa adat disana, maaf pak kasus masih dalam proses pemeriksaan inggih dan saya juga lagi ada giat, "ujarnya, Kamis (07/07/2022).

"Semua pihak akan kita periksa juga, mohon bersabar"


Undangan Camat Seririt


Menghubungi Ketut Aryawan.S.STP.MM, selaku Camat Seririt yang diinformasikan mengundang para pihak yang ramai di pemberitaan. Menanyakan secara langsung apa yang dikeluhkan Tim 9 yang tidak diundang, ia malah balik bertanya kepada awak media,

"Tim 9 napi nika (tim 9 itu apa), apakah bagian dari prajuru. Apakah dibentuk oleh adat?"

Dan setelah dijelaskan bahwa Tim 9 merupakan perwakilan kelompok bentukan krama adat untuk menolak dan menormalisasi Setra yang akan dibangun menara telekomunikasi.

"Kelian adat tidak bisa mewakili inggih?"

Dan ia juga menegaskan bahwa kelian adat dan prajuru sudah cukup mewakili masyarakat adat.

"Tanpa tim 9, astungkara bisa diselesaikan. Jangan buat permusuhan apalagi dalam satu desa"

"Kita akan coba buat akur mereka, saya coba kalo tidak bisa ya mo gimana lagi, Tiang (saya) ingin masing-masing kembali bekerja sesuai tupoksi, "tutupnya. (Ray)

Jumat, 08 Juli 2022

Jro Ngurah Lingsir Ngamuk, Tolak kok Pilih-pilih

 

Akun anonymous berani jujur


DENPASAR ● Akun Facebook Jro Ngurah Lingsir kembali mengamuk di jagat maya. Sepertinya ada ungkapan yang menggelitik dan mentertawakan masyarakat yang mau-maunya terhasut untuk menolak keberadaan LNG yang dikatakan melabrak hutan mangrove.

Dalam judulnya,

'Inilah Realita Kondisi Fakta Lapangan Terkait Demo Tolak Reklamasi & LNG Sidakarya..!!!'

Ia menjelaskan bahwa reklamasi kawasan Muntig Siokan dimanfaatkan untuk destinasi wisata, walau untuk izin sepertinya belum ada tetapi tidak ada aksi demo penolakan.

Disana juga ditulis bahwa pembabatan hutan mangrove Tahura untuk Embung Sanur juga tidak ada penolakan, yang dikatakannya memberi manfaat penanganan banjir dan destinasi wisata baru, dengan izin yang belum selesai, pesannya berulang.

Dia juga menuliskan pelabuhan Sanur walau ada pengerukan dan reklamasi yang mungkin saja merusak terumbu karang, juga tidak ada demo jalanan tolak pelanggaran sempadan pantai.

Nah yang unik disini adalah Jro Ngurah Lingsir sepertinya menyenggol anggota Dewan yang sebagai wakil rakyat yang turun ke lapangan dengan mengatakan 80% sempadan pantai di langgar, toh tetap bungkam.

"Apakah karena ada sesuatu udang di belakang meja...?? Masyarakat Denpasar Cerdas Pasti akan waras, "tulis akun anonymous itu.

"Menolak kok pilih-pilih"

Aneh memang ada udang dibalik meja dikatakannya itu, kalo secara real belakang meja bukan tempat nyimpen udang, yang ada malah busuk nantinya.

Dikatakannya lagi,

Demo Tolak LNG Sidakarya Lucu dan Panggung Sandiwara, pencitraan mencari panggung politik menjelang pemilu dengan emotikon penuh tawa.

Ia berharap sepertinya masyarakat Denpasar sudah cerdas-cerdas tidak terjebak dalam arena dagelan, tolak pilih-pilih kasih. (Ray)

Kamis, 07 Juli 2022

Giliran MYP Didaulat Ketua DPC PJS Gorontalo Utara


GATRADEWATA NEWS ● GORUT - Mohamad Yusrianto Panu, terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Perhimpunan Jurnalis Siber (PJS) Gorontalo Utara (Gorut), pada rapat perdana pembentukan PJS Gorut, di rumah makan Putra, kompleks Blok Plan kantor Bupati Gorut, Kamis (07/07/2022).

Ketua terpilih PJS Gorut, Mohamad Yusrianto Panu, usai memimpin rapat tersebut mengungkapkan, kehadiran PJS di Bumi Gerbang Emas (Gorontalo Utara) membawa spirit baru dalam dunia jurnalistik di Gorut.

"Kami hadir bukan menjadi kompetitor bagi organisasi pers lain yang telah lebih dulu lahir, baik organisasi pers yang telah menjadi konstituen Dewan Pers atau organisasi pers lokal," ungkap Jurnalis yang akrab disapa MYP itu.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kehadiran PJS di Gorontalo Utara semata-mata bertujuan untuk memperkuat eksistensi pers di Gorontalo Utara, dan mendorong wartawan di daerah itu melaksanakan fungsi pers secara profesional dan kompeten sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Dewan Pers.

"Sehingga dengan adanya wadah ini, kami mengajak kepada para jurnalis atau wartawan di Gorut untuk bergabung dengan kami. Dengan catatan, dia bukan sebagai anggota organisasi pers sejenis yang sudah menjadi konstituen dewan pers," jelas Yusrianto.

"Saya juga menghaturkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia bergabung dengan PJS Gorut, dan telah mempercayakan saya menahkodai organisasi ini. Semoga perjuangan kita dalam mencerdaskan masyarakat lewat tulisan dan menjadikan wartawan kompeten dan profesional, selalu di ridhoi dan dimudahkan oleh Allah SWT," tandasnya.

Sementara itu, Mahmud Marhaba selaku Plt Ketum DPP PJS sangat merespon atas pilihan teman-teman wartawan yang mau bergerak bersama dengan PJS.

"Saya tahu bahwa ini merupakan kesadaran semua wartawan yang menginginkan sebuah wadah yang peduli dengan sebuah perubahan atas status dirinya," ungkap Mahmud Marhaba saat dimintai keterangan melalui telepon seluler di Jakarta .

Bagaikan bola salju, PJS kini merambah hingga ke kabupaten kota dengan mendirikan kepengurusan DPC.

"Ini adalah semangat baru yang kita miliki bersama dalam mewujudkan visi PJS yakni mewujudkan wartawan berintegritas, kompeten dan profesional yang juga merupakan cita-cita serta tujuan dari Dewan Pers," kata Mahmud yang juga merupakan salah seorang pendiri lahirnya PJS di tanah air. 

Saat ini, organisasi PJS sendiri sudah berada di 17 Provinsi dengan masing-masing DPD telah mendirikan pengurus DPC di seluruh bumi Nusantara ini.


Berikut Struktur organisasi Perhimpunan Jurnalis Siber (PJS) Kabupaten Gorontalo Utara

Ketua : Mohamad Yusrianto Panu (Regamedianews.com)

Wakil Ketua : Indra Rohandi (Koordinat.com)

Sekertaris : Supriyanto Nuna (Newtizen.id)

Bendahara : Thytal Nggolitu (Bacainfo.news).


Bidang-Bidang

Bidang Organisasi : Inong (Medgo.id).

Bidang Hukum dan Advokasi Wartawan : Ais Abdullah (Tatiye.id).

Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDW : Hengki Kasim (Newstizen.id).

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesekertariatan : Yosh Pamungkas (Tim)

Walau Tak Kena Mangrove, PT.DEB Tetap Jaga Mangrove

 


GATRADEWATA NEWS ● BALI | Seperti yang kita pahami bersama mangrove merupakan pohon yang memiliki segudang manfaat bagi kelangsungan dan keamanan suatu wilayah terutama pesisir. Tumbuhan mangrove mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai, dengan kata lain mangrove mampu menahan air laut agar tidak mengikis tanah (abrasi) di garis pantai.

PT. Dewata Energi Bersih (PT. DEB) yang memiliki amanah untuk menjaga kelangsungan energi baru terbarukan dan juga melindungi alam sekitarnya dimana kegiatan itu akan dibangun, melalui Humasnya yakni IBK Purbanegara merasa peduli dan akhirnya menginisiasi kegiatan penanaman bibit mangrove di kawasan  pesisir Desa Sidakarya, Denpasar Selatan yang digelar pada Minggu, (3/7/2022) pagi.

"Ini baru tahap awal, kita tanam 500 bibit pohon mangrove. Selanjutnya kita bergerak lagi untuk menanam di area lainnya yang terlihat gundul," ungkap Purbanegara kepada awak media, Rabu (6/7/2022).

Ia juga menjelaskan apa yang melatar belakangi kegiatan itu, ia menjelaskan bahwa kekhawatiran sebagian warga Intaran Sanur dan Walhi Bali dalam orasinya saat unjuk rasa penolakan rencana pembangunan Terminal LNG sesuai perjanjian ketat dengan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dikelola oleh pemerintah yaitu di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, dalam proses pengerukan untuk rencana pembangunan Terminal LNG di Sidakarya hanya melanjutkan 1 meter dari kedalaman yang ada saat ini dan mangrove yang dimanfaatkan akan diganti 2 kali lipatnya.

"Pengerukan hanya bertambah 1 meter lagi dari kedalaman sekarang yang sudah 9 meter,” beber Purbanegara menjelaskan.

Seperti berita sebelumnya, pengerukan 9 meter sebelumnya ini lanjut Purbanegara sudah dilakukan pihak Bali Turtle Island Development (BTID) untuk reklamasi Pulau Serangan sebelumnya.

“Sedangkan DEB akan melakukan tambahan kedalaman hanya 1 meter lagi,” sambungnya lagi.

Terkait dugaan timbulnya abrasi pascapengerukan, hal itu dibantahnya, justru yang terjadi nanti Pantai di Mertasari Sanur akan bertambah.

“Tidak ada abrasi, karena arus laut sekarang justru akan menambah tanah pantai di Mertasari. Makin lama pantai di Mertasari akan bertambah dan akan sama dengan tanah stock pile di Mertasari,” sambung Purbanegara.

Begitu pun mengenai kekhawatiran rusaknya keberadaan terumbu karang sendiri jelasnya, tidak terdampak karena alurnya di luar alur terumbu karang.

Purbanegara menambahkan untuk mengembalikan kondisi mangrove dan perbaikan lingkungan sekitarnya dalam hal ini sudah direncanakan dengan perjanjian yang ketat.

“Untuk masalah mangrove sudah ada perjanjian yang ketat dengan pihak Tahura, bahwa sebelum G20, pipa hanya lewat 10 meter di bawah lahan Tahura dan tidak menyentuh sama sekali hutan Tahura,” kata Purbanegara.

Tak hanya itu, DEB harus ikut dalam pembersihan, dan perbaikan ekosistem mangrove yang ada di wilayah kerja DEB.

“Ada CSR (corporate social responsibility)-nya. Ketimbang sekarang, pembersihan ekosistem mangrove tidak dilakukan dengan baik. Selain itu sesuai prinsip Mangrove for Life, unit Tahura dan DEB juga membangun aktivitas aktivitas pemberdayaan masyarakat antara lain Budi Daya Perikanan dan pariwisata di wilayah mangrove,” tegasnya.

Ia menyebutkan pipa dipasang memakai technology horizontal directional drilling. Pengerjaannya dari tepi laut ke tepi jalan raya, sehingga tidak menyentuh lahan Tahura sama sekali.

“Dalam perjanjian ketat dengan Tahura, jika ada lahan mangrove yang dipakai, maka itu harus diganti 2 kali lipat luas penggantiannya,” pungkas Purbanegara. (Tim)

Lecehkan Media Grassroot, Wilson Lalengke Laporkan Kapolres Pringsewu ke Divisi Propam Polri

  Jakarta – Kapolres Pringsewu, AKPB Yunus Saputra, kembali berulah. Setelah beberapa waktu lalu dia dikecam keras karena melarang kepala s...