 |
| Yayasan Jaringan Hindu Nusantara temui MDA Bali |
GATRADEWATA NEWS ● BALI | Perjuangan Yayasan Jaringan Hindu Nusantara (YJHN) terhadap Hindu Bali, tidak hanya melayani Sudhi Widani atau membantu mengupacarai orang yang hendak memeluk Hindu dari agama dan kepercayaan lain. Tetapi juga memperjuangkan hak-hak untuk dihargai.
Itu dilakukan secara total oleh Kantha Adnyana, SH., selaku ketua YJHN dalam membela masyarakat Bali dan harga diri dari pelecehan, hinaan dan cacian yang dilakukan oleh oknum pemecah-belah bangsa. Kali ini ia bertandang ke kantor pusat Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Renon untuk menyampaikan apa yang menjadi perjuangannya.
Dari masalah adat seperti pencabutan penjor, hinaan terhadap umat Hindu melalui media sosial, Joged Bumbung yang neresahkan sampai dugaan pemerasan kepada wisatawan di areal Pura Besakih.
Menemui ketua YJHN diakhir audensi dengan MDA Provinsi Bali, menyangkut Budaya dan Adat. "Permasalahan yang ada saat ini bersinggungan dengan Adat dan Budaya, jadi kami ke MDA. Kami tidak ingin langsung turun ke desa Adat takutnya nanti ada masalah baru, "ungkap Kantha Adnyana, Rabu (15/06/2022), di Kantor MDA Bali.
Ia juga mengharapkan bahwa MDA dapat menyelesaikan permasalahan seperti joged vulgar, penghinaan dan pengrusakan Pura. Dirinya juga mengungkapkan koordinasinya selalu dengan instansi terkait terhadap pelecehan umat Hindu Bali di media sosial.
"MDA sudah menjawab tentang aspirasi dan keluhan yang kami bawa. MDA sendiri mengatakan akan memberikan arahan dan pembinaan terhadap masyarakat yang ada kelompok tariannya, supaya tidak keluar dari pakem yang ada, "sebutnya.
Kantha Adnyana juga menekankan kepada yang mengupah penari Joged itu seharusnya mentaati aturan yang ada, itu baginya merupakan tindakan pornoaksi, pornografi yang juga tidak hanya ditonton oleh orang dewasa. Itu akan bisa menciptakan ruang yang negatif terhadap anak-anak dimasa mendatang.
Ditanya soal anggota YJHN yang menanyakan soal pungutan yang besar di wilayah Pura Besakih. Dirinya mengungkapkan bahwa itu merupakan guide lokal yang tidak dibina dengan baik oleh desa Adat setempat.
"Kita melihat banyak guide yang memberi masuk ke mandala utama Pura, kita menginginkan juga kesadaran bersama dengan semua pihak bahwa Pura itu adalah tempat Suci umat Hindu. Jadi harus ada batasannya. MDA harus membina kondisi itu, "tambah ketua YJHN yang sudah men-Sudhi Widani masyarakat 430-an orang ini.
Menemui Petajuh (Wakil Ketua) I Majelis Desa Adat Provinsi Bali I Gusti Made Ngurah mengungkapkan agar masyarakat Bali khususnya ikut juga mengingatkan dan memberitahukan tentang permasalahan yang ada.
"Permasalahan yang ada di masyarakat tidak hanya tanggung jawab MDA, tetapi banyak instansi yang ada seperti kantor agama, kantor kebudayaan, kantor pemerintah daerah, kita akan sampaikan permasalahan itu akan sampaikan kepada lembaga yang terkait, " sebut Gusti Made Ngurah, Rabu (15/06/2022), di Kantor MDA Bali.
Permasalahan yang ada seperti pariwisata akan dibawa kepada dinas Pariwisata untuk menyelesaikannya. Tentang penari Pornoaksi dirinya mengatakan bahwa telah lama melakukan pendekatan terhadap hal tersebut.
"Itu sudah lama kami melakukan teguran, pembinaan. Kita sayangkan masoh saja ada yang melakukan hal tersebut. Kita bersama dinas kebudayaan sudah pernah memanggil seka-nya (kelompok) untuk tidak lagi melakukan itu, "sebutnya.
Untuk keluhan terhadap guide di Pura Besakih, dirinya akan koordinasikan hal itu. Harga permintaan kepada wisatawan sampai Rp.400.000,- padahal kalo dilihat biaya kendaraannya saja Rp. 500.000,- tutur seorang anggota dari YJHN.
"Kita sulit untuk membedakan guidenya, ada guide lokal, guide yang tidak memiliki license. Bisa juga itu hanya orang yang melakukan kesempatan seolah-olah dia seorang guide, ini mesti dicari solusinya, "pungkasnya. (Ray)
Dari masalah adat seperti pencabutan penjor, hinaan terhadap umat Hindu melalui media sosial, Joged Bumbung yang neresahkan sampai dugaan pemerasan kepada wisatawan di areal Pura Besakih.
Menemui ketua YJHN diakhir audensi dengan MDA Provinsi Bali, menyangkut Budaya dan Adat. "Permasalahan yang ada saat ini bersinggungan dengan Adat dan Budaya, jadi kami ke MDA. Kami tidak ingin langsung turun ke desa Adat takutnya nanti ada masalah baru, "ungkap Kantha Adnyana, Rabu (15/06/2022), di Kantor MDA Bali.
Ia juga mengharapkan bahwa MDA dapat menyelesaikan permasalahan seperti joged vulgar, penghinaan dan pengrusakan Pura. Dirinya juga mengungkapkan koordinasinya selalu dengan instansi terkait terhadap pelecehan umat Hindu Bali di media sosial.
"MDA sudah menjawab tentang aspirasi dan keluhan yang kami bawa. MDA sendiri mengatakan akan memberikan arahan dan pembinaan terhadap masyarakat yang ada kelompok tariannya, supaya tidak keluar dari pakem yang ada, "sebutnya.
Kantha Adnyana juga menekankan kepada yang mengupah penari Joged itu seharusnya mentaati aturan yang ada, itu baginya merupakan tindakan pornoaksi, pornografi yang juga tidak hanya ditonton oleh orang dewasa. Itu akan bisa menciptakan ruang yang negatif terhadap anak-anak dimasa mendatang.
Ditanya soal anggota YJHN yang menanyakan soal pungutan yang besar di wilayah Pura Besakih. Dirinya mengungkapkan bahwa itu merupakan guide lokal yang tidak dibina dengan baik oleh desa Adat setempat.
"Kita melihat banyak guide yang memberi masuk ke mandala utama Pura, kita menginginkan juga kesadaran bersama dengan semua pihak bahwa Pura itu adalah tempat Suci umat Hindu. Jadi harus ada batasannya. MDA harus membina kondisi itu, "tambah ketua YJHN yang sudah men-Sudhi Widani masyarakat 430-an orang ini.
Menemui Petajuh (Wakil Ketua) I Majelis Desa Adat Provinsi Bali I Gusti Made Ngurah mengungkapkan agar masyarakat Bali khususnya ikut juga mengingatkan dan memberitahukan tentang permasalahan yang ada.
"Permasalahan yang ada di masyarakat tidak hanya tanggung jawab MDA, tetapi banyak instansi yang ada seperti kantor agama, kantor kebudayaan, kantor pemerintah daerah, kita akan sampaikan permasalahan itu akan sampaikan kepada lembaga yang terkait, " sebut Gusti Made Ngurah, Rabu (15/06/2022), di Kantor MDA Bali.
Permasalahan yang ada seperti pariwisata akan dibawa kepada dinas Pariwisata untuk menyelesaikannya. Tentang penari Pornoaksi dirinya mengatakan bahwa telah lama melakukan pendekatan terhadap hal tersebut.
"Itu sudah lama kami melakukan teguran, pembinaan. Kita sayangkan masoh saja ada yang melakukan hal tersebut. Kita bersama dinas kebudayaan sudah pernah memanggil seka-nya (kelompok) untuk tidak lagi melakukan itu, "sebutnya.
Untuk keluhan terhadap guide di Pura Besakih, dirinya akan koordinasikan hal itu. Harga permintaan kepada wisatawan sampai Rp.400.000,- padahal kalo dilihat biaya kendaraannya saja Rp. 500.000,- tutur seorang anggota dari YJHN.
"Kita sulit untuk membedakan guidenya, ada guide lokal, guide yang tidak memiliki license. Bisa juga itu hanya orang yang melakukan kesempatan seolah-olah dia seorang guide, ini mesti dicari solusinya, "pungkasnya. (Ray)
