GATRADEWATA NEWS ● BALI | Bincang ringan bersama Gede Ngurah Ambara Putra, selaku Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali. Bahasan kali ini adalah tentang perlunya pemerintah untuk campur tangan terhadap puluhan sekolah swasta yang hampir gulung tikar.
Sebagai ketua organisasi yang mengayomi lembaga pendidikan milik swasta, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah segera membuat Perda tentang pendidikan yang mampu menyelamatkan dan melindungi keberlangsungan sekolah swasta yang ada saat ini.
Dari monitor berdasarkan pantauan dan laporan yang diterima BPMS Bali dari pihak sekolah-sekolah swasta terkait minimnya perolehan jumlah calon siswa baru menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023.
"Kita belum mendengar adanya kebijakan yang tegas tentang pembatasan siswa di sekolah-sekolah negeri. Kesannya tidak ada batasan yang membatasi, bahkan sampai membuka kelas baru atau jumlah siswa melebihi daya tampung. Padahal jumlah peserta didik setiap rombel (rombongan belajar) adalah 36 siswa,” keluh Ngurah Ambara kepada awak media, di Denpasar, Selasa (31/5/2022).
Kendala yang dihadapi sekolah-sekolah swasta yang selama ini sudah menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), adalah juga bentuk dari tanggungjawab pemerintah terhadap pendidikan swasta sesuai dengan ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional.
Isu di masyarakat yang juga negatif terhadap.sekolah swasta, dari dianggap bodohnya siswa bila bersekolah disana karena tidak bisa masuk negeri sampai biaya yang mahal menjadi topik yang selalu teratas.
"Tentu itu tidak benar. Sekolah Swasta juga merupakan lembaga dengan fasilitas pendidikan yang sama-sama berkualitas dan tidak kalah saing, soal harga banyak juga pilihannya, "terangnya.
Pihaknya mengusulkan, agar sekolah-sekolah swasta yang sudah kesulitan mendapatkan siswa, bisa dilakukan regrouping atau penggabungan sekolah untuk efisiensi anggaran pendidikan.
“Swasta siap mendukung program pemerintah daerah memberi layanan kepada siswa miskin dan Pemda agar tidak membangun sekolah di tempat-tempat zonasi memang sudah kelebihan bangku,” pungkas Ngurah Ambara. (Ray)
