 |
| I Gusti Putu Artha, Jangan bubarkan yang sudah baik dan berhasil menelurkan alumni berprestasi |
GATRADEWATA NEWS ● BALI | Pembenahan dunia pendidikan ala Gubernur Bali membuat banyak kalangan terkejut. Ini membuat tokoh masyarakat I Gusti Putu Artha ikut berkomentar, celotehannya di media sosial mendapat sambutan dari berbagai kalangan masyarakat.
Celotehannya yang redaksi gatra dewata dapatkan mengenai pemerintah Bali lebih memilih Majelis Desa Adat (MDA) daripada masa depan siswa miskin, menjadi perbincangan banyak pihak. Disitu juga tertulis,
"Mengguyur anggaran desa adat hampir mendekati Rp 0.5 trilyun bisa, tapi mempertahankan anggaran Rp 4 milyar untuk SMA anak miskin berprestasi tak bisa. Aneh bukan?"
"Mengguyur anggaran desa adat hampir mendekati Rp 0.5 trilyun bisa, tapi mempertahankan anggaran Rp 4 milyar untuk SMA anak miskin berprestasi tak bisa. Aneh bukan?"
 |
| Screen shot kritikan Putu Artha |
Menemui I Gusti Putu Artha saat hendak balik ke Jakarta, di warung makan sederhana di Renon. Ditanya soal celotehannya yang dituduhkan untuk mencari pamor politik dibantahnya mentah-mentah. Ia menekankan untuk mengecek namanya sebagai calon di 2024 mendatang.
"Cek saja nanti 2024, tidak akan ada nama saya, catat itu. Mau jadi Gubernur, gak punya duit, ya saya jadi Putu Artha yang dikenal selama ini, "sergahnya, (09/05/2022).
Bahkan ia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa membeli suara dirinya untuk membicarakan apa yang dianggapnya benar dalam membela kaum tertindas. Ia juga mengatakan bahwa dirinya bisa sampai seperti sekarang karena negara hadir dalam membentuk kharakter yang dari seorang yang tidak punya.
Soal pamor yang dituduhkan juga ditekankannya bahwa Gubernur Kosterlah yang mencari pamor kemana-mana, bukan dirinya. Putu Artha juga menyarankan kepada yang merasa untuk menjawab kritikannya kalo itu dianggap salah, malah ditantangnya debat terbuka untuk masalah pendidikan bagi siswa miskin ini.
"Saya tantang debat deh, siapa arsitek dibalik yang melengserkan Bali Mandara itu, Saya tantang debat podcast, ayo mau dimana? Agar rakyat menjadi juri yang adil, asal jangan saya yang bayar. Pemerintahlah, "guraunya.
Undang-undang yang dikatakannya memang memberikan peluang atau keistimewaan bagi yang miskin, ini sama rata. Dengan dicontohkan bila kita punya anak Mahasiswa dan Sekolah Dasar apakah bekalnya harus dalam jumlah sama, itu keliru.
Dikatakan melanggar undang-undang soal hak istimewa itu terhadap Sekolah, dirinya lagi-lagi menolak tanggapan arsitektur pelengser SMA Bali Mandara. Ganjar Pranowo dan di Sumatera Utara ada yang membuat persis sama, dirinya menekankan apakah itu melanggar. Tentu baginya itu hanya ngeles saja.
"Saya merinding, alumni Sekolah Bali Mandara menjadi ajudannya Ridwan Kamil dengan menyisihkan Rp.5000 rupiah, kita harusnya malu dan tersindir, kok tiba-tiba Gubernurnya mau bubarkan,"sindir Putu Artha.
Pembelaan anak-anak miskin itu harus mendapat ruang terselamatkan. Ia menekankan pertanyaan bahwa apakah ini tekanan titipan Jakarta. Dirinya mengakui juga bahwa sebenarnya sayang terhadap Wayan Koster, Gubernur Bali kita bersama. Tetapi ini baginya masalah yang berbeda.
"Saya mengkritik pasti konstruktif, coba cek. Kita hormati jabatan Gubernur Bali. Kritik saya yang lalu setelah itu kan bagus, sekarang sering berstatement dan humasnya juga lebih aktif, "sebutnya.
Ia juga yakin bahwa ini order politik dari Jakarta yang membuat Koster tidak berkutik. Soal DPRD yang menjadi ranah ia sebutkan harusnya Gubernur bisa tegas juga, apalagi dibandingkan dengan untuk Desa Adat.
"Dilihat angka pembiayaan negara terhadap ini (SMAN Bali Mandara) ini kecil, janganlah diganggu. Apa sebenarnya problemnya, tidak ada masalah sebenarnya sisi keuangan, tidak ada masalah hukumnya, dugaan kuat saya adanha order politik, "pungkasnya, sambil membantah tidak ada niatnya untuk menjatuhkan Gubenur Bali dan DPRD.
"Ini murni pengalaman saya, bagaimana pentingnya Negara hadir, "tutupnya. (Ray)
"Cek saja nanti 2024, tidak akan ada nama saya, catat itu. Mau jadi Gubernur, gak punya duit, ya saya jadi Putu Artha yang dikenal selama ini, "sergahnya, (09/05/2022).
Bahkan ia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa membeli suara dirinya untuk membicarakan apa yang dianggapnya benar dalam membela kaum tertindas. Ia juga mengatakan bahwa dirinya bisa sampai seperti sekarang karena negara hadir dalam membentuk kharakter yang dari seorang yang tidak punya.
Soal pamor yang dituduhkan juga ditekankannya bahwa Gubernur Kosterlah yang mencari pamor kemana-mana, bukan dirinya. Putu Artha juga menyarankan kepada yang merasa untuk menjawab kritikannya kalo itu dianggap salah, malah ditantangnya debat terbuka untuk masalah pendidikan bagi siswa miskin ini.
"Saya tantang debat deh, siapa arsitek dibalik yang melengserkan Bali Mandara itu, Saya tantang debat podcast, ayo mau dimana? Agar rakyat menjadi juri yang adil, asal jangan saya yang bayar. Pemerintahlah, "guraunya.
Undang-undang yang dikatakannya memang memberikan peluang atau keistimewaan bagi yang miskin, ini sama rata. Dengan dicontohkan bila kita punya anak Mahasiswa dan Sekolah Dasar apakah bekalnya harus dalam jumlah sama, itu keliru.
Dikatakan melanggar undang-undang soal hak istimewa itu terhadap Sekolah, dirinya lagi-lagi menolak tanggapan arsitektur pelengser SMA Bali Mandara. Ganjar Pranowo dan di Sumatera Utara ada yang membuat persis sama, dirinya menekankan apakah itu melanggar. Tentu baginya itu hanya ngeles saja.
"Saya merinding, alumni Sekolah Bali Mandara menjadi ajudannya Ridwan Kamil dengan menyisihkan Rp.5000 rupiah, kita harusnya malu dan tersindir, kok tiba-tiba Gubernurnya mau bubarkan,"sindir Putu Artha.
Pembelaan anak-anak miskin itu harus mendapat ruang terselamatkan. Ia menekankan pertanyaan bahwa apakah ini tekanan titipan Jakarta. Dirinya mengakui juga bahwa sebenarnya sayang terhadap Wayan Koster, Gubernur Bali kita bersama. Tetapi ini baginya masalah yang berbeda.
"Saya mengkritik pasti konstruktif, coba cek. Kita hormati jabatan Gubernur Bali. Kritik saya yang lalu setelah itu kan bagus, sekarang sering berstatement dan humasnya juga lebih aktif, "sebutnya.
Ia juga yakin bahwa ini order politik dari Jakarta yang membuat Koster tidak berkutik. Soal DPRD yang menjadi ranah ia sebutkan harusnya Gubernur bisa tegas juga, apalagi dibandingkan dengan untuk Desa Adat.
"Dilihat angka pembiayaan negara terhadap ini (SMAN Bali Mandara) ini kecil, janganlah diganggu. Apa sebenarnya problemnya, tidak ada masalah sebenarnya sisi keuangan, tidak ada masalah hukumnya, dugaan kuat saya adanha order politik, "pungkasnya, sambil membantah tidak ada niatnya untuk menjatuhkan Gubenur Bali dan DPRD.
"Ini murni pengalaman saya, bagaimana pentingnya Negara hadir, "tutupnya. (Ray)
