 |
AA Gede Agung Aryawan ST, pemerhati Pendidikan Bali dan Wakil Ketua DPD Partai Perindo Kota Denpasar |
GATRADEWATA NEWS ● BALI | Kondisi pendidikan pasca Covid-19 banyak sekali selentingan terdengar menggunakan jalur dampak Covid-19 untuk masuk ke sekolah-sekolah Negeri favorit. Kini info dari Komisi IV DPRD Kota Denpasar menyepakati untuk menghapus jalur dampak Covid-19 dan bina lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022/2023, itu terungkap saat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Selasa (17/5/2022) mengundang jajaran Komisi IV DPRD Kota Denpasar, untuk finalisasi petunjuk teknis (juknis) PPDB.
Itu juga mendapat sambutan dari AA Gede Agung Aryawan ST (Gungde), selaku pemerhati Pendidikan Bali dan Wakil Ketua DPD Partai Perindo Kota Denpasar. Ia mengatakan bahwa perkembangan kualitas pendidikan di Bali haruslah menjadi prioritas semua kalangan. Ini dilakukan agar nilai tawar dari kualitas sumber daya manusia Bali bisa ditingkatkan.
"Untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi penerus kita, pertama-tama ada dua ‘penyakit kronis’ di dunia pendidikan kita di Bali yang harus segera ‘disembuhkan’, "sebutnya dalam pesan elektronik, Rabu (18/05/2022).
Kondisi yang serba bersaing di kancah Internasional bahkan Nasional kian ketat, ia juga menginginkan untuk menyetop penerimaan siswa baru ‘jalur belakang’ titipan oknum yang tahun-tahun sebelumnya sangat masif.
"Bukan hanya itu, dampak yang terjadi karena tingkat rombel (rombongan belajar) per-kelas menjadi bengkak, akibatnya banyak sekolah swasta kekurangan siswa, sehingga menjadi alasan utama pengelola yayasan pendidikan memberi upah murah alias di bawah standar kelayakan (UMR) bagi guru dan pegawainya, "tekannya.
Tentu itu berdampak pada pendapatan bagi guru dan pegawai untuk menopang kebutuhan keluarganya sehari-hari, yang nantinya menyebabkan tidak maksimalnya pembelajaran yang diberikan.
"Saat inilah pemimpin di Bali harus berani menghentikan Praktek Penerimaan Siswa Didik Baru lewat Jalur Belakang Titipan Oknum, dan menjadi keharusan untuk saat ini, "ungkapnya.
Politisi ini juga menyebutkan untuk jangan terus menerus memanjakan generasi penerus Bali dengan adu bekingan dalam mencari Sekolah Negeri, lewat praktek curang dengan jalur belakang atau piagam juara tanpa Bertanding alias bodong. Itu tidak salah, karena di warung kopi pinggir jalan pun membicarakan hal yang mirip tentang backing seperti ini.
"Kita harus menyiapkan ruang kompetisi yang Fair (adil) bagi generasi penerus Bali untuk mendapatkan Pendidikan berkualitas, "tambahnya.
Semua Hak Generasi Penerus untuk mendapatkan Pendidikan Sekolah Negeri yang favorit lewat aturan juknis, untuk bisa lolos maka anak-anak kita seharusnya memiliki jiwa petarung sejati, dengan giat belajar untuk berprestasi. Disinilah pesannya pemerintah wajib menyediakan fasilitas pendukung pendidikan itu, bukan malahan memaksakan mereka lolos dengan jalur belakang yang melanggar Aturan Juknis PPDB yang mereka buat sendiri.
Pendidikan Hebat butuh disiplin dan taat asas, jadi juknis dibuat agar anak-anak kita lahir dengan jiwa-jiwa kompetisi fair lewat Tekun & rajin belajar. Untuk Sekolah swasta ini pemerintah wajib hadir memberikan subsidi pembiayaan lewat dana hibah atau bantuan anggaran selain BOS.
Pendidikan akan melahirkan generasi penerus hebat mempunyai SDM unggul untuk bersaing meningkatkan kesejahteraan masa depan mereka.
"Lewat pendidikan bangku sekolahlah anak-anak kita latih menjadi jiwa yang siap bersaing di segala bidang meraih impian dan cita-cita mereka menjadi Manusia Sukses, "pungkas Gungde. (Ray)
