 |
| Webinar bersama Golkar Bali |
GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Bali dalam catatan dan refleksi akhir tahun 2021, dengan tema Kajian Kritis dan Konstruktif Pembangunan Provinsi Bali tahun 2021, Bidang Ekonomi, Politik, Sosial & Budaya, Hukum, Pertanian, Kamis (30/12/2021) di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali.
Di hadiri oleh Dr. Ir. I Made Dauh Wijana, MM (Bidang Ekonomi), Drs. Dewa Made Suamba Negara, M.Si (Bidang Politik), Dr. Drh Komang Suarsana, M.MA. (Bidang Pertanian), D.A.P. Sri Wigunawati, S.Sos., SH.M.Si (Bidang Hukum), Ida Bagus Gede Udiyana, ST (Bidang Sosial Budaya), dengan Moderator Komang Agus Satuhedi, S.Sos.
DPD Partai Golkar Provinsi Bali terus berkontribusi dalam memberikan masukan yang konstruktif serta solusi cerdas realistis dan aplikatif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Bali di masa-masa sulit pandemi Covid-19.
Dalam melakukan kajian di berbagai aspek Sugawa Korry mengungkapkan bahwa dirinya telah menugaskan para ahli di bidangnya untuk mencermati semua aspek yang terjadi sepanjang tahun 2020.
Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Drh Komang Suarsana, M.MA. (Kos) mengungkapkan kelakarnya bahwa pertanian selalu dianaktirikan, saat ini sektor pertanian jadi sorotan utama karena kondisi yang ada, banyak pengusaha pariwista kembali menjadi petani tetapi saat pariwisata pulih petani tidak ada yang jadi manager hotel.
Sektor pertanian memang menjadi bantalan yang paling efektif dalam menyerap tenaga kerja di tengah status situasi konflik 19 dan situasi pertumbuhan ekonomi yang negatif berdasarkan kajian Bank Indonesia.
"Sektor ini telah Menggeser dominasi lapangan usaha yang lain seperti sektor perdagangan, "sebut Kos.
Lain halnya di bidang hukum, Golkar Bali peka terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Melalui D.A.P. Sri Wigunawati, S.Sos., SH.M.Si menyerukan agar memperkuat satgas satuan tugas dalam mengungkap mafia tanah yang ada di Bali dengan menggandeng pihak kepolisian dan kejaksaan, selain itu juga harus selalu disosialisasikan agar masyarakat tahu kemana harus melakukan pengaduan.
Oknum investor nakal yang diduga telah melakukan manipulatif, penyuapan bahkan rekayasa untuk mendapatkan tanah dan property di Bali.
"Saya harapkan ini harus dipertegas, agar tanah-tanah di Bali bisa hilang dan bukan dimiliki oleh masyarakat Bali lagi melainkan investor, "ungkapnya.
Dari semua bidang yang dibahas, Sugawa Korry menyimpulkan bahwa indikator-indikator inilah yang menjadi tolak ukur pembangunan untuk Bali, serta hendaknya bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah, agar pembangunan bisa berjalan seimbang.
“Kita berikan solusi secara komprehensif rangkuman catatan pembangunan Provinsi Bali sepanjang 2020 sesuai dengan karakter budaya partai Golkar,” pungkasnya. (Ray)
Dalam melakukan kajian di berbagai aspek Sugawa Korry mengungkapkan bahwa dirinya telah menugaskan para ahli di bidangnya untuk mencermati semua aspek yang terjadi sepanjang tahun 2020.
Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Drh Komang Suarsana, M.MA. (Kos) mengungkapkan kelakarnya bahwa pertanian selalu dianaktirikan, saat ini sektor pertanian jadi sorotan utama karena kondisi yang ada, banyak pengusaha pariwista kembali menjadi petani tetapi saat pariwisata pulih petani tidak ada yang jadi manager hotel.
Sektor pertanian memang menjadi bantalan yang paling efektif dalam menyerap tenaga kerja di tengah status situasi konflik 19 dan situasi pertumbuhan ekonomi yang negatif berdasarkan kajian Bank Indonesia.
"Sektor ini telah Menggeser dominasi lapangan usaha yang lain seperti sektor perdagangan, "sebut Kos.
Lain halnya di bidang hukum, Golkar Bali peka terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Melalui D.A.P. Sri Wigunawati, S.Sos., SH.M.Si menyerukan agar memperkuat satgas satuan tugas dalam mengungkap mafia tanah yang ada di Bali dengan menggandeng pihak kepolisian dan kejaksaan, selain itu juga harus selalu disosialisasikan agar masyarakat tahu kemana harus melakukan pengaduan.
Oknum investor nakal yang diduga telah melakukan manipulatif, penyuapan bahkan rekayasa untuk mendapatkan tanah dan property di Bali.
"Saya harapkan ini harus dipertegas, agar tanah-tanah di Bali bisa hilang dan bukan dimiliki oleh masyarakat Bali lagi melainkan investor, "ungkapnya.
Dari semua bidang yang dibahas, Sugawa Korry menyimpulkan bahwa indikator-indikator inilah yang menjadi tolak ukur pembangunan untuk Bali, serta hendaknya bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah, agar pembangunan bisa berjalan seimbang.
“Kita berikan solusi secara komprehensif rangkuman catatan pembangunan Provinsi Bali sepanjang 2020 sesuai dengan karakter budaya partai Golkar,” pungkasnya. (Ray)
