GATRA DEWATA | NEWS | Dalam acara Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Bali, Bamsoet sebut agar biaya kesehatan masyarakat terjangkau, Bamsoet mendesak Kemenkeu (Kementerian Keuangan) untuk menghapus atau setidaknya mengurangi pajak terhadap alat-alat kesehatan masyarakat yang saat ini sangat tinggi, Rabu (29/12/2021).
Dalam acara itu turut hadir Turut hadir, Wakil Ketua ARSSI Bali, dr. Made Koen, MARS. Selain itu, juga dihadiri oleh Perwakilan PT. Bhakti Rahayu Group, antara lain Direktur Utama, Putu Ivan Yunatana, Wakil Direktur, dr. Maria Wahyu Daruki, MARS., General Manager, dr. Bayu Wiratama, MARS. Hadir pula, dr. Rheza Maulana S, BMedSc (Hons), MM, MARS.
Bamsoet juga menambahkan bahwa, "Agar target tersebut terealisasi, butuh dukungan dari manajemen rumah sakit untuk mengedepankan penggunaan Alkes dalam negeri dibandingkan menggunakan Alkes impor," jelasnya.
Ini sejalan dengan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, dari sekitar 5.462 alat kesehatan impor, mulai tahun 2022 nanti sudah harus tersubstitusi oleh produk lokal dengan target substitusi minimal 35 persen.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini juga menjelaskan, keterlambatan pembayaran klaim atau adanya dispute yang berlarut-larut, dapat mempengaruhi cash flow rumah sakit.
Menurutnya, hal ini bisa berakibat pada penundaan pemberian honor pegawai hingga menyebabkan turunnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
"Pelunasan pembayaran klaim dari rumah sakit serta penuntasan pembayaran insentif nakes, bukan semata tugas Kementerian Kesehatan melainkan butuh dukungan dari segenap pihak, yang dimulai dari manajemen BPJS Kesehatan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) hingga Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara," ungkap Bamsoet. (Tim)
