I Made Mudarta, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali.
GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Kisruh yang dialami Partai Demokrat dimata I Made Mudarta, selaku Ketua DPD Partai Demokrat Bali, merupakan hal yang tidak perlu terlalu dirisaukan. Ini bukan tanpa sebab, karena sesungguhnya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang salah karena itu merupakan produk Partai Demokrat yang lahir dari forum Kongres Partai Demokrat. Kongres merupakan forum tertinggi dari Partai Demokrat, yang memiliki kewenangan menyempurnakan salah satunya AD/ART.
Ditemui di kantor Partai Demokrat, I Made Mudarta berujar bahwa gangguan oleh kubu yang melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan kemarin, belum berhenti sampai disana. "Mereka mengajukan SK kepengurusan dan mendaftarkan AD/ART kan ditolak oleh menteri kemenhumkam dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), "ungkap Mudarta, Rabu (06/10/2021).
Menurut Mudarta ada 4 mantan kader Partai Demokrat yang sudah diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat, dimanfaatkan oleh kelompok yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD), untuk melakukan kembali gangguan dengan melakukan yudisial review di Mahkamah Agung (MA), menggunakan pengacara Yusril Isa Mahendra, yang mengatakan ini merupakan terobosan baru.
"Sesunguhnya MA sesuai konstitusi yang berlaku sekarang kan tidak ada kewenangan untuk menguji itu (AD/ART), Untuk menguji produk AD/ART berdasarkan Undang- Undang (UU), tetapi AD/ART bukan produk perundang-undangan, "jelas Mudarta.
Bila ini dilakukan dampaknya akan luas sekali, misalkan bila MA meloloskan artinya akan menimbulkan kekisruhan baru yang akan terjadi pada AD/ART Partai yang lain. "Mata rantai ini akan luas sekali, didalam perusahaan (PT) juga ada AD/ART, jadi bila ada salah satu pengurus atau pemilik saham yang kecewa ini akan membuat energi anak bangsa kita habis bertengkar kedalam, sementara negara lainnya bergerak untuk kemajuan, "jelasnya.
Ia berharap keyakinannya terhadap hukum di negeri ini tetap tegak, karena disana ruang publik untuk mendapatkan keadilan. Ditanya soal rong-rongan upaya penjegalan elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk 2024 ia mengungkapkan dengan bijak.
'Semakin tinggi Pohon, semakin kencang terasa terjangan anginnya'
"Kami tambah solid dan kompak, banyak sekarang masyarakat meminta Kartu Tanda Anggota (KTA) dan bergabung di Partai Demokrat. Ini adalah sisi positif yang kami raih bila ada gangguan dari luar, " tekannya.
Apapun ujar Mudarta bila dilakukan uji pasal-pasal dari AD/ART, Partai Demokrat tetap akan berjalan seperti biasa. (Ray)
