Dr. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, SE., MM.
GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Permasalahan khususnya perempuan Bali selama ini belum terakomodir dengan baik, nah harapan itu dalam alam demokrasi yang meningkatkan peranan pemimpin perempuan sudah semakin baik, ini terbukti dari dilantiknya Kaukus Perempuan Parlemen Sembilan Kabupaten Kota se-Bali.
Dr. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, SE., MM., selaku ketua KKP (Kaukus Perempuan Parlemen) ditemui di wilayah kantor gubernur Bali seusai pelantikan menyatakan bahwa, " KKP (Kaukus Perempuan Parlemen) merupakan wadah yang harus diperkenalkan pada masyarakat Bali, untuk mempersatukan suara perempuan Bali yang saling mendukung dan banyak isu perempuan yang harus diperjuangkan, "ujarnya Minggu (12/09/2021), di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar.
Ia menambahkan bahwa dalam wadah ini perempuan-perempuan dapat bersatu untuk menyelesaikan permasalahannya yang selama ini belum dapat terakomodir sepenuhnya oleh kaum pria.
Dalam acara pelantikan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen sembilan Kabupaten/ Kota se-Bali, periode 2020-2024, hadir juga Ketua Presidium KPP RI, Diah Pitaloka, Staf Khusus Menteri Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agung Putri Astrid dan Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Suyasa mewakili Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama.
Acara berlangsung hybrid melalui aplikasi Zoom, bertempat di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar.
"Tidak ada lagi dugaan atau anggapan, bahwa sukses kiprah KKP (Kaukus Perempuan Parlemen) hanya akan menguntungkan pengurusnya dan kelompok-kelompok tertentu lainnya. Cerita sukses Kaukus Perempuan Parlemen adalah cerita sukses bersama, perempuan-perempuan yang berkiprah dalam bidang politik, dekat dengan pusat-pusat kekuasaan dan para pengambil keputusan, yang kebetulan saat ini tengah berada di Parlemen, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/ Kota," papar Diah Werdhi.
"Kita buktikan, bahwa perempuan yang berasal dari berbagai partai politik, mau dan mampu bekerjasama, bersinergi dan berkoordinasi untuk kepentingan bersama yang lebih besar, yakni mensejahterakan seluruh masyarakat," tekannya.
Lebih lanjut, dijelaskan, dalam Jangka Menengah, pembelaan, advokasi, maupun keberpihakan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, kesetaraan gender yang tidak bias gender, penyusunan anggaran yang sensitif gender, stop kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan terhadap Hak Anak, terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan, termasuk Anak yang Berhadapan Dengan masalah Hukum (ABDH) dan Human Trafficking harus selalu dikawal dengan baik. (Tim)
