BMPS kecewa! Nilai Pemerintah Bali langgar aturannya sendiri

 

Ketua dan sekretaris BMPS Provinsi Bali

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Pelanggaran terhadap petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang dinilai oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali beserta BMPS Kabupaten / Kota seluruh Bali, menuai kekecewaan dan keprihatinan serta duka yang mendalam.

Pasalnya dalam rapat zoom yang dilakukan oleh BMPS Bali dengan seluruh BMPS yang ada di Bali, menyimpulkan bahwa oknum anggota DPRD yang mengaku selalu hadir untuk rakyat malah mendukung rakyat melanggar juklak dan juknis PPDB yang dibuat sendiri bersama Pemerintah. "Jika ketidakberesan penanganan masalah PPDB yang selalu terulang setiap tahunnya, bagaimana mungkin bisa mengupayakan Pendidikan yang berkualitas? Hanya karena demo masyarakat yang anak-anaknya tidak diterima di Sekolah Negeri karena tidak lulus seleksi administrasi dan test tertulis, oknum oknum anggota DPRD Provinsi Bali mau melanggar juklak -juknis PPDB yang sudah pasti akan mengorbankan upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter dan berkeadilan, "Ungkap Gede Ngurah Ambara Putra selaku ketua BMPS Provinsi Bali, Jumat (30/07/2021), di Gedung Perdiknas, Panjer.

Di lain pihak, Pemerintah sepertinya menutup mata terhadap realitas di lapangan, bahwa banyak sekolah swasta yang selama ini berkontribusi mencerdaskan anak bangsa kekurangan peserta didik dan diantaranya terpaksa ditutup karena tidak ada lagi peserta didik baru, sebab masyarakat lebih tertarik anaknya masuk ke sekolah negeri yang dikampanyekan sebagai sekolah gratis, walaupun kenyataannya juga berbiaya melalui pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Komite Sekolah.

Tuntutan yang dilakukan BMPS terhadap kondisi saat ini adalah, 

1. Pemerintah Daerah dan DPRD harus menjadi contoh dalam melaksanakan Juklak Juknis PPDB yang nota bene dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR.

2. Pelanggaran Juklak-Juknis PPDB yang dilakukan oleh Oknum-Oknum Pemerintah dan Oknum-Oknum DPRD haruslah diminta pertanggungjawabannya di depan hukum.

3. Oknum-Oknum Pemerintah dan Oknum-Oknum DPRD berhentilah mengkampanyekan sekolah gratis. Lebih baik mengkampanyekan sekolah berkualitas dari pada sekolah gratis, karena kampanye sekolah gratis sesungguhnya merupakan pembodohan terhadap masyarakat.

4. Pemerintah harus berlaku adil terhadap Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta karena Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta sama-sama berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa.

5. Jikalau Pemerintah menginginkan Sekolah Swasta bisa berbiaya murah maka berikanlah bantuan finansial terhadap para guru di semua sekolah swasta sehingga sekolah-sekolah swasta hanya memungut sedikit biaya untuk pengadaan sarana prasarana dan lainnya.

6. Para guru PNS yang ada di sekolah-sekolah swasta jangalah ditarik ke sekolah negeri karena kehadiran guru-guru PNS tersebut sangat membantu Penyelenggara Pendidikan Swasta, khususnya dalam hal keuangan.

7. Jangan ada dikotomi antara sekolah swasta dan sekolah negeri.

8. Pemerintah hendaklah mengajak Penyelenggara Pendidikan Swasta sebagai patner dalam upaya mendidik anak bangsa.

9. Pemerintah Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, penyelenggara pendidikan swastalah yang berjasa mendidik anak-anak bangsa Indonesia menjadi orang-orang terpelajar yang mampu memerdekakan bangsa Indonesia. Selanjutnya penyelenggara pendidikan swasta tak pernah berhenti berkontribusi terhadap Pemerintah dan Negara Kesatuan Repulik Indonesia dalam upaya mencerdaskan anak bangsa hingga saat ini, sampai suatu saat mungkin semua akan diambil alih oleh Pemerintah, jikalau memang Pemerintah sudah mampu.

10. Wahai Pemerintah, Jangan lagi ada dusta diantara kita. Sendiri berjanji tidak membuka gelombang kedua, kenyataannya melanggar sendiri. Sendiri berjanji tidak lagi membuka sekolah baru pada tempat dimana ada sekolah swasta di sekitarnya, lagi-lagi sendiri melanggarnya.

Cukup Sudah! Jangan berdusta lagi! (Tim)

Ringankan beban, Kantha Adnyana dan relawan bagikan nasi bungkus

 

Kantha Adnyana dan relawan bagikan nasi bungkus

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Kondisi Bali yang sedang terpuruk saat ini harus bisa saling support dalam bantuan kemanusiaan, dari sembako, peralatan mandi sampai makanan siap santap, untuk dibagikan secara periodik atau kontinu. Yayasan Jaringan Hindu Nusantara (YJHN) dengan badan hukum 

AHU-4164.AH.01.04 Tahun 2012, dengan cita-cita mulia adalah membawa Hindu Nusantara yang berbhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi nilai-nilai lokal genius dan nilai-nilai Hindu yang universal.

Melalui YJHN kemarin Wayan Kantha Adnyana, selaku ketua Yayasan bersama sukarelawan membagikan nasi bungkus, harapannya untuk tetap dapat membantu saudara kita di Bali agar tetap bisa bertahan disaat pandemi seperti ini. " Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan kita dalam upaya pengayoman dan sosial, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kita bersama relawan terketuk untuk mepunia, "ungkapnya, di halte bus Jalan sudirman, Denpasar, Jumat (30/07/2021).

Ia yang merupakan tokoh Hindu juga mengatakan bahwa walau sedikit, dirinya harapankan agar dapat diterima oleh masyarakat Bali. " Kita bagikan nasi bungkus ini di dua tempat, satu di halte bus Sudirman, dan besok di wilayah pasar Badung, yang kami sasarannya adalah siapa saja yang bersedia menerima, kalo ada yang punia menambahkan silahkan, "jelasnya.

Kantha Adnyana juga getol dalam menyuarakan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) umat Hindu mulai dari Desa Adat, dengan berbagai profesinya, termasuk dan terutama generasi muda agar mampu bersaing secara nasional bahkan global dengan tetap berlandaskan adat atau tradisi dan Agama Hindu.

Baginya nafas Hindu harus tetap digelorakan dalam kesinambungan kehidupan, walau diri kita dan Bali saat ini mengalami keterpurukan, "Saya harap Bali bisa bangkit kembali, dan kita bisa tetap bergerak untuk tetap jadi pengayom generasi muda Hindu Bali, "pungkasnya, yang juga YJHN sudah memberikan beasiswa kepada para siswa yang tidak mampu diberbagai jenjang pendidikan (HANY)

Sita Jaminan Villa Raffles ditunda, ini tanda tanya besar

 

Juru sita pengadilan negeri Denpasar batalkan baca penetapan sita jaminan, karena merasa terancam

GATRADEWATA NEWS | JIMBARAN | Achmad Rowa sebut aneh soal penetapan Sita Jaminan Villa Raffles yang ditunda dibacakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar, lantaran Juru sita mengatakan dirinya terancam. Agenda itu sebagai penetapan sita jaminan Villa Raffles sebanyak 32 unit di atas lahan seluas 25.150 m2 dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Kuasa hukum penggugat Achmad Rowa S.H., menambahkan lantaran dari pihaknya tidak ada melihat atau sesuatu yang mengancam. "Dalam penetapan sita jaminan tersebut, tidak ada yang membawa benda tumpul atau benda tajam, malah Juru Sita mengaku terancam, "ungkapnya.

"Panitera mengatakan terancam, padahal pada posisi tidak ada yang mengancam. Jadi ini patut dipertanyakan. Jadi, kan, aneh ini, kecuali ada yang membawakan senjata, lalu, dia merasa terancam, itu wajar. Lah ini, tidak ada yang membawa benda tumpul maupun benda tajam," ungkap Achmad Rowa selaku kuasa hukum penggugat, Jumat (30/07/2021).

Atas sikap Juru Sita, pihaknya mengaku sudah menawarkan solusi, agar pembacaan sita jaminan hanya dihadiri tiga orang, yang terdiri dari panitera, dirinya selaku kuasa hukum penggugat dan Agus Samijaya, selaku kuasa hukum tergugat. Tawaran ini pun, dikatakan ditolak, pihak panitera tetap ingin menundanya.

"Padahal Saya tadi sudah tawarkan, kami bertiga saja, pihak panitera, tergugat dan Saya. Tetapi, mereka tetap tidak mau juga. Jadi, ini ada sesuatu yang perlu dan patut kita pertanyakan," sebutnya.

Informasi dapat dihimpun saat agenda penetapan sita jaminan tersebut, dikabarkan sempat terjadi sedikit ketegangan dan perdebatan. Kuasa hukum penggugat, Achmad Rowa S.H, dari ARM and Partners Law Firm dengan Juru Sita Komang Bayu Wirawan S.H., dan juga kuasa hukum pihak tergugat, Agus Samijaya SH dapat bersitegang.

Sayang panitera PN Denpasar, saat dikonfirmasi awak media, pada Jumat (30/7/2021) dengan mempertanyakan bentuk ancaman, yang dikatakan sebagai alasan penundaan pembacaan putusan "Sita Jaminan", belum ada tanggapan.

Saat dihubungi awak media, melalui sambungan telepon, pesan Whatsapp yang dikirim Humas PN Denpasar pun, belum menjawab hingga berita ini, ditayangkan.

Perlu diketahui sebelumnya, PN Denpasar telah mengabulkan permohonan "Sita Jaminan", yang diajukan Tergugat, terhadap tanah sengketa berupa: tanah I Wayan Rentong yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Objek tanah tersebut, sesuai dengan pipil nomor 456 Percil 6 Klas VII luas 29,150 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa sebuah penginapan (resort) dengan 32 unit villa berupa "Raffles Bali" yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Disebutkan, pengajuan permohonan "Sita Jaminan", diajukan oleh Penggugat, untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari perbuatan Para Tergugat terhadap objek sengketa, agar tidak dialihkan dan disalahgunakan dengan cara melawan hukum oleh Para Tergugat kepada pihak lain, sebelum perkara diputus oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan "Sita Jaminan" tersebut, Penggugat ajukan oleh karena "Sita Jaminan" hanyalah merupakan tindakan pengamanan sementara dan juga tidak merugikan pihak berperkara dan terlebih lagi, guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia," tutupnya. (Tim)

Moroccan National Involved in IS Arrested in Greece, Moroccan Security Services Said

GATRADEWATA NEWS | INTERNASIONAL | Rabat - Following accurate intelligence provided by Moroccan security services represented by the General Directorate of Studies and Documents and the General Directorate for Territorial Surveillance, Greek security services on Tuesday arrested a 28-year-old Moroccan national, who had held senior positions in the operational squads of the Islamic State (IS) terrorist organization in Syria.

According to a security source, the arrest of the suspect is the result of the joint coordination and exchange of intelligence carried out within the framework of multilateral security cooperation, with the active contribution of Moroccan security services and their counterparts in Greece, Italy, England and the United States.

The suspect was the subject of an international arrest warrant issued by the Moroccan judicial authorities over his alleged involvement in preparing the implementation of major terrorist plots and the perpetration of sabotage operations in Morocco at the instigation of the previous IS spokesman, the source pointed out.

The suspect, aka "Abu Muhammad al-Fateh", had joined IS in Syria in 2014, before holding senior positions in the so-called "special division" in the Deir ez-Zor region, and in the so-called "religious police" or "Hisbah" in the Wilaya of Raqqa.

He was also seen in a videotape documenting the targeting of a Syrian fighter by a military weapon, while he was in flagrante delicto mutilating his corpse and threatening to fight those he called the enemies of religion.

According to intelligence about this IS leader, he had been able to escape from IS fighting places in Syria towards Europe, specifically Greece, using forged personal documents and a fake identity, before he was identified and arrested as part of a joint security operation, the source pointed out.

The Moroccan judicial authorities have been notified of the arrest of the suspect and coordination is underway with the competent Greek authorities through the Interpol office of the General Directorate of National Security in order to send the official extradition request documents.

According to the same source, this successful security operation, to which Moroccan security services have effectively contributed, underlines the importance of international security cooperation in fighting against terrorism and tracking down terrorist organizations members.

This joint operation also reflects the serious and effective involvement of the Kingdom of Morocco in promoting security and stability at the regional and international levels. (PERSISMA/Red)

Kadisdik Gianyar kumpulkan kepala sekolah untuk segera mengembalikan uang iuran

Kadis pendidikan kabupaten Gianyar, I Wayan Sadra, SH.,MH

GATRADEWATA NEWS | GIANYAR | Terkait pemanggilan seluruh kepala sekolah di kabupaten Gianyar oleh kepala dinas pendidikan kabupaten Gianyar, I Wayan Sadra, SH.,MH mengungkapkan bahwa pemanggilan itu merupakan intruksi langsung oleh bupati Gianyar, Agus Mahayastra, Rabu (28/07/2021).

Pemanggilan kepala sekolah yang berjumlah 23 orang dimaksudkan adalah untuk meniadakan pembelian baju seragam selain seragam wajib, yang biru putih untuk siswa SMP dan merah putih untuk seragam SD. " Penegasannya disini adalah tidak ada lagi alasan kepala sekolah untuk tidak mengembalikan bila ada yang sudah dipungut kepada orang tua siswa pada masa Pandemi ini, terutama saat PPKM seperti ini, "ungkapnya di kantor.

Ia menambahkan bahwa dirinya mengatakan bahwa tidak ada lagi embel-embel pemungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa selain baju wajib untuk SD dan SMP. "Kami tadi sudah mengintruksikan bahwa besok (29/07/2021), kepala sekolah sudah harus membuat pernyataan berisi materai 10.000, menyatakan bahwa Ia telah mengembalikan seutuhnya sisa dana dari pakaian yang telah diwajibkan, serta dilampirkan dengan bukti-bukti pengembalian kwitansi kepada orang tua, "tegasnya.

Bila setelah surat keterangan itu dibuat masih ada lagi maka sebutnya resikonya ada pada masing-masing sekolah bersangkutan. "Respon dari seluruh kepala sekolah tadi akan ditindaklanjuti, besok, "ungkapnya.

Ditanyakan soal pemungutan ia juga menegaskan bahwa pungutan apapun disekolah negeri di kabupaten Gianyar tidak dibenarkan. "Selain seragam wajib tadi, seperti dana komite, dana bangku, dan lain-lain tidak diijinkan. Walau selama ini dana tersebut tidak ada kami pernah mintakan ke orang tua siswa. Dan ini adalah rapat kedua dari tindaklanjut intruksi bapak Bupati, "ujar Sadra.

Untuk menjawab Kesimpangsiuran berita diluaran itu, kepala dinas pendidikan menegaskan agar pihak sekolah membuat surat pernyataan pengembalian tersebut. Ditanya soal vaksinasi untuk para siswa yang sedang marak untuk percepatan pemulihan pandemi covid-19, ia mengatakan, "untuk siswa SD dan SMP kita sudah Vaksinasi, sudah hampir 90 persen. Dari usia 12-17 tahun sudah kami laksanakan dan berjalan lancar, "bebernya.

Urusan tatap muka menurutnya itu bukan wewenang dirinya, itu wewenang pusat. "Untuk hal itu kita menunggu intruksi pusat, lalu kepada intruksi Gubernur, lalu Intruksi Bupati, secara hirarki seperti itu. Kita pernah tatap muka berdasarkan keputusan pak menteri juga, baru kita berani dan kita bolehkan 50 persen siswa, tapi syukur saat pelaksanaan itu tidak terjadi apa-apa, lalu terjadilah PPKM ini. Dan bapak bupati perintahkan saya untuk daring kembali, "pungkasnya. (Ray)

Media sebut Polres Tabanan, 'asal Narkoba dari lapas', Fikri 'Kita tetap komitmen berantas habis'

 

Fikri Jaya Soebing, sebut dirinya tak akan pernah padam berantas Narkoba dalam Lapas Kerobokan

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Terkait pemberitaan media massa yang berasumsi mengatakan pengedar narkoba yang baru tertangkap oleh Kepolisian wilayah Tabanan, sebutkan asal barang bukti berupa Narkoba, berasal dari Lapas Kerobokan. Dihubungi melalui telepon genggam Kalapas Fikri sebut tetap berkomitmen berantas Narkoba.

Fikri Jaya Soebing, A.md.I.P.S.H.M.H., selaku Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Kerobokan, mengatakan bahwa dirinya belum menerima korfirmasi resmi dari Poresta Tabanan mengenai itu. "Kami Lapas Kerobokan sangat mendukung penuh pemberantasan narkoba di dalam Lapas. Untuk sementara, belum ada konfirmasi dari Polres Tabanan, terkait dengan penangkapan dua pengedar di Tabanan yang dihubungkan dengan Lapas Kerobokan," ungkap Kalapas Fikri, Rabu (28/07/2021).

Dijelaskannya juga, Lapas Kerobokan, rutin melaksanakan penggeledahan wisma hunian secara insendentil, sebagai bentuk upaya deteksi dini menjaga keamanan dan ketertiban lapas, seperti terakhir dilaksanakan pada Rabu 21 Juli 2021.

"Nanti apabila pihak Polres Tabanan melakukan koordinasi terkait pemberantasan narkotika tersebut, Kalapas Kerobokan siap membantu dan bersinergi penuh, jika ada informasi peredarannya dikendalikan dari lapas. Yang pasti, kami sangat komitmen melakukan pemberantasan Narkoba didalam Lapas," tandas Kalapas Fikri.

Seperti diberitakan di sejumlah media, Polres Tabanan mengungkap dua kasus narkoba jenis sabu-sabu. Satu orang diantaranya diduga sebagai pengedar karena ditemukan beberapa jumlah paket narkoba siap konsumsi. Bahkan, pengedar ini mendapatkan barang haram dari narapidana di dalam Lapas Kerobokan. 

Laporan rilis Polres Tabanan menyebutkan, tersangka I Made Suardika alias Kolok mendapatkan narkoba dari narapidana dengan nama Kacong yang posisinya berada di dalam Lapas Kerobokan. Pria 27 tahun asal Desa Pemecutan Kaja, Denpasar ini ditangkap karena kedapatan membawa lima klip sabu seberat 1,04 gram netto, satu buah handphone, 1 unit sepeda motor. Dia ditangkap di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Tabanan.

Selanjutnya, pihak kepolisian mendatangi rumah tersangka di Jalan Buluh Indah, Gang V/20, Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saat penggeledahan didalam kamar tidur tersangka, polisi menemukan 20 bundel plastik klip dan timbangan digital. 

Sebelum itu, polisi menangkap Robi Setiawan, 23 tahun. Penangkapan pria asal Tebing Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini berdasarkan laporan masyarakat pada hari Selasa, 27 Juli 2021 mengatakan bahwa di daerah Sanggulan, Kec. Kediri ada seseorang menggunakan narkoba.

Kemudian, laporan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Res Narkoba Polres Tabanan dengan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa dua buah plastik klip sabu dengan berat 0,44 gram netto. 

“Tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya,” ungkap Kasat Narkoba Polres Tabanan AKP I Gede Sudiarna Putra di Mapolres Tabanan, Selasa, (27/7/2021).

Para tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat (1) undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun. Denda paling sedikit Rp800 juta paling banyak Rp8 Miliar.

Terkait dengan peredaran Narkoba dari dalam Lapas Kerobokan, ia menyebutkan masih akan mendalami kasus tersebut. (Tim)

Gilimanuk, Limbah Medis dari praktek Rapid Test Antigen, harus diawasi ketat

 

Ilustrasi swab rapid antigen

GATRA DEWATA | JEMBRANA | Bisnis kesehatan yang berkedok Rapid test Antigen tanpa ijin yang dilakukan sejumlah oknum, yang baru ini disidak oleh Petugas Gabungan yang terdiri dari Satgas Covid-19 dan unsur TNI AL, di sekitar lokasi pintu masuk pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

Kondisi ini seharusnya membuat aparat, gugus tugas Covid Bali dan Polda Bali menelusuri sampai wilayah Gilimanuk, Provinsi Bali. Dari pengecekan apakah sudah memenuhi prosedur dari perijinan tempat dilaksanakannya praktek, tenaga kerja kesehatannya yang kompeten, serta yang paling penting adalah penanganan untuk limbah medis, agar kedepan lebih terkontrol untuk membuka bisnis jasa layanan kesehatan yang saat ini bisa menghasilkan pundi-pundi yang menggiurkan.

Masalah limbah medis ini adalah masalah yang pelik, ini memerlukan penanganan yang khusus dan terpantau. Dimana pengangkutan limbah itu sesuai aturan adalah 2 x 24 jam, jadi wajib dipantau karena limbah medis mungkin mengandung bahan penyakit yang saat digunakan bersentuhan dengan pasien, yang dikhawatirkan dapat berkembang menjadi penyakit bagi sekitar bila tidak ditangani dengan benar. "Sebaiknya disediakan TPS (tempat penyimpanan sementara) limbah medis, kalo tidak ada TPS untuk mengakomodir supaya limbah medis tidak tercecer dan menghambat pertumbuhan kuman dapat menggunakan cold storage (lemari pendingin), " ujar petugas medis yang tidak mau disebutkan namanya.

Bila kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan malpraktik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti pengadaan alat test yang akurat, tenaga medis yang handal sampai penanganan limbah medis. Apalagi sidak yang dilakukan waktu yang lalu ditemukan tenaga medis yang tidak kompeten, dan ijin penyelenggara Rapid Test Antigen dari pemerintah setempat serta malah ada yang masih magang sebagai mahasiswa kesehatan.

Dari kondisi ini sebaiknya pemerintah Bali, pemerintah daerah Jembrana, gugus tugas Covid-19  dan aparat terkait melakukan sidak yang lebih teliti di wilayah Bali, terutama jalur masuk melalui pelabuhan Gilimanuk. Kondisi ini harusnya diberikan sanksi administrasi atau bahkan bila ditemukan hal-hal yang menyangkut keselamatan seperti yang terjadi waktu yang lalu seperti alat test bekas, sebaiknya di giring ke arah pidana, karena ini menyangkut keselamatan orang banyak.

dr. Edy Hermanto selaku Kasi Yankes Primer Dinkes Banyuwangi pada waktu yang lalu mengkonfirmasi bahwa," mereka melakukan praktek bodong, termasuk sumber tenaga medisnya tidak bisa menunjukkan bahwa ia adalah para medis yang kompeten untuk pengambilan swab. Untuk melihat kompetensinya tentu ada secarik kertas, tentang pelatihan atau training yang mengatakan ia layak. Saya nyatakan kondisi itu tidak layak," ujarnya.

Jadi pernyataan yang dilontarkan tadi dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan aparat yang berwenang untuk melakukan sidak di wilayah Bali, terutama Jembrana sebagai jalan masuk dari darat ke wilayah Bali. (Ray)

901 Siswa SMA Dwijendra lakukan vaksin Covid-19

 

Salah satu Siswa Putri SMA Dwijendra menerima Vaksin Covid-19 (Sinovac)

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar melakukan vaksinasi covid-19 (Sinovac), kegiatan ini merupakan upaya mendukung percepatan pencegahan terhadap wabah yang melanda negeri saat ini. Ini diungkapkan oleh Dr. Ketut Wirawan, SH, M.Hum selaku Ketua Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar, Kamis (22/07/2021), di Wilayah SMA Dwijendra Denpasar, di Denpasar, Bali.

Kesiapan dari SMA Dwijendra Denpasar untuk melksanakan kembali pelajaran tatap muka (PTM) menurutnya saat siap. Tetapi Ia menekankan itu merupakan wewenang pemerintah dalam menerapkan itu, dan juga kesediaan orang tua siswa untuk mendukung putra-putrinya melakukan pelajaran tatap muka. "Kita sekolah akan menyerap aspirasi dari orang tua siswa, dan kita menunggu pemerintah untuk menyetujui pelajaran tatap muka. Karena dikhawatirkan bila terjadi klaster baru, dan ini akan merugikan semua pihak, "ungkap Wirawan.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes), terlebih saat ini para siswa dan guru terutama di jajaran SMP dan SMA di bawah naungan Yayasan Dwijendra telah mendapatkan vaksin Covid-19. "Memang itu harapan orang tua siswa untuk dapat melakukan kembali belajar tatap muka kembali. Apalagi, sekarang mereka sudah divaksin sehingga setidaknya punya daya tahan tubuh, meski Prokes itu tetap dijalankan, "Ujar Wirawan disela-sela kegiatan vaksinasi bagi siswa SMA Dwijendra Denpasar.

"Kami sudah siap, ada kamera dan yang mau tatap muka silahkan, yang mau daring juga diberikan kesempatan. Kita juga siapkan ruang isolasi bila ada siswa yang dicurigai terpaoar Covid-19. Jadi kami siap dengan Skemanya, "tekannya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Drs I made oka antara M.hum, selaku Kepala Sekolah SMA Dwijendra Denpasar. "Vaksinasi ini diperuntukan untuk rentang usia 12 sampai 17 tahun, jadwal kami 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 Juli 2021. Ini untuk kelas 10, 11 dan 12 dan dengan siswa seluruhnya 901 siswa, yang masing-masing kelas 10 (258 siswa), kelas 11 (286 siswa), kelas 12 (356 siswa), "ujarnya dibantu Ni Nyoman Saraswati SPd selaku Humas SMA Dwijendra, Kamis (22/07/2021).

Ketua Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar langsung pantau jalannya Vaksinasi SMA

"Kami harapkan vaksin ini dapat memberikan perlindungan bagi diri sendiri, lingkungan dan keluarga. Sekolah dapat melakukan belajar tatap muka, " ungkap Made Oka. (Ray)
 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Soal PT KTM Perlu Disikapi Secepatnya

 

Sumarjaya Linggih (Demer), Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

GATRA DEWATA NEWS | JAKARTA | Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer angkat bicara soal permohonan Pencabutan Ijin PT Kebun Tebu Mas (KTM), sebagaimana surat yang dikirimkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, tanggal 15 Juli 2021 kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Surat yang beredar luas dikalangan wartawan tersebut menyebutkan alasan permohonan pencabutan ijin  PT KTM antara lain: Membangun pabrik sebagai kedok untuk memperoleh ijin impor raw sugar; merusak harga beli tebu, 12 pabrik gula di Jawa Timur terancam tutup; mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan bahan baku tebu; diduga melakukan penimbunan gula rafinasi dan konsumsi; dan menyebarkan berita bohong.

“Saya pikir setiap pengaduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Kita tetap berprinsip praduga tak bersalah. Agar dapat diketahui dengan pasti kebenaranya maka harus dilakukan investigasi khusus untuk itu,” papar Demer di Denpasar, Selasa (20/7/2021).

Politisi asal Bali ini mengaku tak asing mendengar nama PT KTM. Pasalnya, pada akhir April 2021, santer di media masa berita Sidak Satgas Pangan Jawa Timur ke PT KTM, Lamongan, Jawa Timur yang menemukan dugaan penimbunan 15 ribu ton gula rafinasi dan 22 ribu ton gula kristal putih di gudang milik perusahaan tersebut.

“Tindakan penimbunan di masa pandemi itu termasuk kejahatan pangan. Sanksi pidana penimbunan pangan diatur dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012  dan Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Detail soal pasalnya, silahkan dicek di dalam kedua undang-undang tersebut,” ungkapnya.

Dari penelusuran media ini menemukan, sanksi pidana terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Perdagangan menyebutkan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 50 miliar. Sedangkan pasal 133 UU Pangan mengancam setiap orang yang melakukan penimbunan makanan 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 miliar.

Demer menilai, selain laporan dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, terkait praktek kecurangan yang dilakukan oleh PT KTM ini,  sudah banyak desakan dari berbagai kelompok. Dirinya mendukung Menteri Perindusterian untuk mengambil langkah-langkah investigasi dengan kewengan yang dimiliki.

 “Negara tidak boleh kalah dari para cukong yang ingin mengambil untung dengan cara-cara yang tidak benar. Bila terbukti bersalah, jatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Bila mana terdapat dugaan tindak pidana, segera lakukan koordinasi dengan pihak terkait,” pungkas politisi senior Golkar ini dengan nada tegas. (D4V)

Surat audensi 8 Juni BMPS Bali belum ditanggapi Disdikpora Bali, penerimaan siswa swasta memprihatinkan

 

Blasius Naya Manuk SP.d., selaku sekretaris BMPS Bali, datangi Disdikpora Bali 

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Menanggapi permintaan audensi dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DisdikPora) Provinsi Bali, yang sudah melayangkan surat permohonan per 8 Juni 2021 yang lalu belum ditanggapi oleh instansi terkait.

"Hari ini kami bertandang ke kantor Disdikpora Provinsi Bali untuk menanyakan layangan surat permohonan audensi kami (BMPS Bali), kami tidak bisa menemui siapa-siapa, "ujar Blasius Naya Manuk SP.d., selaku sekretaris BMPS Bali, Senin (19/07/2021).

Klik untuk memperbesar 

Ia juga mengatakan surat audensi yang diajukan BMPS Bali belum mendapatkan tanggapan yang serius oleh pihak Disdikpora Bali. "Kami ingin pemerintah memberikan perhatian yang sama kepada sekolah-sekolah swasta, karena bagaimanapun sekolah swasta juga berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik sebelum kemerdekaan bangsa maupun kemerdekaan bangsa, "jelasnya.

Ditanya soal temuan surat berformat excel yang berindikasi sebagai pemaksaan untuk menerima siswa di Sekolah Negeri oleh oknum ini, ditanyakan apakah akan melakukan laporan ke polisi, " Belum, kita berjuang secara baik-baik terlebih dahulu, kita berkomunikasi terlebih dahulu dengan bapak kepala dinas, tadi juga saya sudah berjuang menelpon, dan melakukan komunikasi-komunikasi yang baik. Kami inginkan agar bisa bertemu, minggu depan atau minggu ini, "ungkapnya.

Ia juga menginginkan pihaknya dapat bertemu di hari jumat minggu ini, karena besok hari libur nasional. "Kami punya surat masuk tanggal 8 juni 2021, dan surat kami tidak ada tanggapan. Kami coba datangi karena maksud kami baik, ini untung-untungan, setelah kami datangi bapak kepala dinas sedang tidak ada ditempat, "jelasnya.

"Kami ingin segera bertemu karena masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilapangan sudah sangat memprihatinkan, " pungkas Blasius sambil mengatakan soal pertanyaan indikasi kadis pendidikan menghindar ia mengatakan dirinya tidak tahu mengenai hal itu.

Dihubungi lewat pesan elektronik Ima perwakilan dari Ombudsman Bali yang juga ikut hadir dalam acara itu mengatakan, "Kami juga belum bertemu dengan pihak dinas, tadi sepertinya belum ada koordinasi untuk pertemuan.

Dari pihak bmps menyampaikan akan dijadwalkan ulang, Untuk lebih jelasnya mungkin bisa menghubungi pak kepala inggih (ketua Perwakilan Ombudsman Bali), "tulisnya dalam pesan elektronik. (Ray)

Agung Susruta, bedakan bisnis dan politik, sisihkan buat masyarakat secara kontinu

 

A.A. Susruta Ngurah Putra

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini banyak membuat masyarakat khususnya kota Denpasar merasakan banyak dampaknya secara ekonomi. Memang benar bahwa sebelum PPKM pun karena pandemi covid-19 yang telah meluluh lantakan perekonomian Bali, karena Bali secara umum bergerak di sektor jasa pariwisata dan pelayanan. 

Ir. A.A.Susruta Ngurah Putra yang ditemui dikediamannya, secara tidak sengaja awak media gatra dewata melihat tokoh Kota Denpasar ini lagi membagikan sembako kepada masyarakat. Memang unik karena pada awal pandemi bantuan-bantuan seperti ini lancar dimana-mana, setelah berlangsung lama, bantuan seperti ini tidak banyak terlihat, entah karena kehabisan dana untuk membantu atau kejenuhan yang luar biasa telah menyerang para dermawan, terutama di kota Denpasar.

"Ya melihat masyarakat terutama saat PPKM darurat seperti sekarang ini, saya merasa  banyak yang kesulitan bekerja, kesulitan mendapatkan uang untuk makan. Saya selaku pengusaha dan juga anggota dewan, berkewajibanlah untuk membantu masyarakat yang kesulitan, walau ini tidak terlalu besar. Saya coba tetap memberikan di masing-masing banjar, masing-masing desa, "ujarnya, Sabtu (17/07/2021).

Disana ada juga terlihat ketua ranting demokrat yang menerima bantuan untuk kembali disebar ke masyarakat. "Ya kami menggunakan anggaran sendiri saat ini, "ungkapnya. Ia juga menuturkan bahwa dirinya tetap konsisten, saya harus memisahkan diri dari bisnis (usaha) dan politik. Penghasilan dari usaha tentulah untuk kepentingan sehari-hari di keluarga, tetapi penghasilan dari politik inilah saya saving (simpan) dan digunakan pasa saat-saat seperti ini, kita kembalikan kepada masyarakat, "jelas Susruta Putra.

Ia juga menjelaskan tidak harus jor-joran (berlebihan/habis-habisan) tetapi tetap konsisten dalam membantu masyarakat secara berkesinambungan, karena ungkapnya bahwa anggota Dewan itu berasal dan harus dekat dengan rakyat. "Yang sulit dalam PPKM darurat ini bukan hanya masyarakat saja, pengusaha juga kondisinya sangat sulit. Karena kewajiban pengusaha membayar karyawannya dan yang tutup juga harus membayar listrik dan perawatan lainnya, mohon untuk pemerintah melihat ini dan membantu mereka, "sebutnya.

Walaupun ia tidak memungkiri bahwa PPKM darurat ini penting dalam memutud mata rantai penyebaran covid-19 terutama varian baru yang lebih mematikan. "Dalam memutus mata rantai penyebaran ini memang membutuhkan biaya, nah inilah yang harus kita pikirkan bersama. Terutama sektor usaha yang esensial (mendasar) ini yang dipantau haruslah kerumunannya, bukan usahanya, nah contoh usaha yang non esensial yang tidak menimbulkan kerumunan mengapa harus ditutup, "ungkapnya heran.

Saat ditanyakan soal perlakuan oknum satpol pp yang melakukan kekerasan saat melakukan tugas ia juga menganjurkan sikap yang humanis dalam menjalankan tugas yang diberikan. "Apapun yang dikatakan menampar, memukul seseorang yang dilakukan oleh satpol pp yang ramai di medsos itu tidak dibenarkan dan tidak etis. Itu sudah jelas pengayom masyarakat dan didalam perda tidak ada pelanggaran itu dipukul, kalo mereka melanggar bawalah ke jalur hukum, ada proses dan prosedurnya, "sebutnya.

"Kalo mereka melawan silahkanlah diproses hukum, entah tipiring atau lainnya, "pungkasnya. (Ray) 

Jokowi pantau melalui Daring, Kabinda Bali koordinir vaksinasi di SMAN 5 Denpasar

 

Kegiatan Vaksinasi di SMAN 5 Denpasar

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Vaksinasi 'Door To Door' yang dikatakan Jokowi lewat daring merupakan hal yang efektif dalam melawan penyebaran covid-19. Acara yang dipantau melalui Istana presiden langsung dari Jakarta ini memberikan kesempatan interaksi secara langsung dengan para siswa SMAN 5 Denpasar dan wilayah Jakarta lainnya, Rabu (14/07/2021), di halaman SMAN 5 Denpasar.

Dihadiri para pejabat penting wilayah Bali dan jajarannya, seperti Wayan Koster selaku Gubernur Bali, Brigjen pol. Hadi Purnomo selaku Kabinda Bali, Hutama Wisnu selaku plt. Kejati Bali dan Cokorda Istri Mirah Kusuma Widiawati selaku kepala sekolah SMAN 5 Denpasar, serta jajaran pejabat penting lainnya. Layanan ini merupakan vaksinasi rumah ke rumah yang menyasar anak-anak usia 12 tahun hingga 17 tahun terus dioptimalkan Pemerintah Pusat ke daerah-daerah. Untuk wilayah Bali pelayanan itu berlangsung  di SMAN 5 Denpasar, Kelurahan Sidakarya, Denpasar Selatan.

Jokowi berpesan, "Anak-anak tetap rajin belajar walaupun di tengah pandemi covid-19, walau sudah divaksin tetaplah menggunakan masker, "ujarnya melalui daring. Kegiatan yang dikoordinir BIN (Badan Intelijen Negara) daerah Bali ini, dihadiri langsung oleh Brigjen pol. Hadi Purnomo, SH. MM, selaku Kabinda wilayah Bali mengungkapkan bahwa, "Sasaran kita kali ini adalah vaksinasi untuk anak-anak SMP dan SMA, dengan rentang usia 12 tahun sampai 17 tahun. Untuk wilayah SMP adalah SMPN 9 Sanur, dan disini SMAN 5 di Sidakarya Denpasar Selatan, " jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini juga dilakukannya secara 'door to door' (rumah ke rumah) untuk di wilayah Panjer. "Kegiatan ini yang sedang berlangsung adalah 1.000 anak, kalo ditotal 3.000 anak. Kegiatan ini didukung oleh kepala sekolah, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan bapak Gubernur. Di Bali ini vaksinasi sudah hampir 70% lebih, dan ini dilakukan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang kalo di Indonesia sudah mencapai 45.000 penderita, "ungkapnya.

Dra. Cokorde Istri Mirah Kusuma Widiawati, M.Sos. selaku kepala sekolah SMAN 5 Denpasar juga mengatakan hal yang sama, " kita bangga diberikan kesempatan untuk melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan vaksinasi ini oleh Kabinda Bali, kerjasama dengan dinas Provinsi Bali juga juga merupakan suatu kehormatan bagi kami selaku SMAN 5. Kami menyiapkan 1.000 siswa yang kebetulan belum divaksin. Sedangkan siswa kami ada 1.300 siswa, sisanya sudah menerima vaksin, ini untuk vaksin pertama dengan menggunakan vaksin Sinovac, "jelasnya.

Ia juga menambahkan untuk vaksinasi selanjutnya akan bekerjasama dengan poltekkes (Politeknik Kesehatan) yang berada dekat dengan sekolah SMAN 5 Denpasar. " kalo untuk vaksin ke 2 adalah 2 minggu sampai 20 hari kedepan, setelah vaksin yang ke 2 kita selesai. Kalo untuk pelajaran tatap muka (PTM) kita masih khawatir akan kondisi siswa, karena kadang mereka membawa tetapi tidak terlihat (OTG_Orang Tanpa Gejala), kita yang sudah berumur ini jadi merasa takut akan kondisi mereka yang OTG tersebut, kalo mereka sekarang sudah tervaksin kita berterima kasih sekali, "tutupnya.

I Ketut Ngurah Boy Jaya Wibawa, selaku Kepala Disdikpora Provinsi Bali dalam sambutannya juga mengatakan, “di Bali, sebanyak 18.200 sudah tuntas. Untuk anak SMP dan SMA 420 ribu, semoga Agustus selesai. Setelah vaksinasi tuntas semoga kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dapat segera digelar, walau kita tentu perlu melihat perkembangan sebaran virus Covid-19 di Bali. Kami akan mohonkan hal itu kepada Gubernur, "pungkasnya. (Ray)

Lestarikan Budaya Bali, Dirgahayu Ambara Swari adakan lomba Utsawa Dharma Gita virtual

 

Gede Ngurah Ambara Putra

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Giat Yayasan Bangun Sastra melaksanakan wimbakara (lomba) Utsawa Dharma Gita Dirgahayu Ambara Swari Zello, dengan kelompok lomba yakni Sekar Agung dan Sekar Alit yang ditujukan untuk remaja dan anak-anak, yayasan ini menaungi Dirgahayu Ambara Swari (DAS) yang merupakan channel Zello yang bergerak membangun budaya dan sosial. Zello merupakan sebuah aplikasi berbasis media komunikasi yang secara interaktif dapat diikuti oleh banyak orang sekaligus, dalam channel ini dapat ikut membantu melestarikan budaya yang Bali miliki, Minggu (11/07/2021).

Ditemui saat siang hari di kediaman Gede Ngurah Ambara Putra selaku ketua DAS mengatakan bahwa lomba ini ditujukan untuk ikut melestarikan adat dan budaya, " lomba ini diikuti 28 pasangan peserta (56 orang), disaat libur sekarang ini sangat tepat bila diadakan lomba secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zello di channel Dirgahayu Ambara Swari 2, "ungkap Ambara, Selasa (13/07/2021).

Ia juga menceritakan kegiatan lomba semacam ini dilakukan dari tahun 2011 yang biasanya dilakukan secara tatap muka, berhubung saat ini pandemi covid-19 acara diadakan secara virtual. " Kita juga memahami kedepannya lomba semacam ini bagus juga dilakukan, karena kita paham hampir sebagian besar remaja sudah memiliki perangkat ponsel, ini mempermudah kita dalam menyebarkan pesan-pesan budaya melalui lomba-lomba dan parade, melalui online, ini bisa dilakukan sering dan mudah" jelasnya dengan membeberkan hadiah yang diterima bagi pemenang berupa penghargaan, medali dan uang pembinaan. 

Arya Bang Swastika salah satu juri lomba Dharmagita Dirgahayu Ambara Swari Zello

Dihubungi melalui pesan elektronik, Arya Bang Swastika selaku salah satu Juri wimbakara Utsawa Dharmagita Dirgahayu Ambara Swari Zello, menyatakan bahwa mengajak putra dan putri Bali untuk mengikuti lomba yang bertujuan untuk selain untuk libur berprestasi juga ikut serta melestarikan budaya Bali. "Ini juga untuk menghilangkan kejenuhan didalam rumah. Dengan mengajak anak-anak dan remaja diseluruh Kabupaten Kota di Bali untuk berpartisipasi melalui wimbakara Utsawa Dharmagita Wirama dan Geguritan via aplikasi Zello. Dengan tujuan belajar untuk menbah wawasan dan melestarikan Budaya Bali di bidang Dharmagita, "ujarnya dengan harapan kedepan semoga budaya Bali khususnya dharmagita tetap lestari dan dicintai masyarakat Bali.

Pemenang lomba juara 1 sekar alit macepat untuk anak-anak sekolah Dasar (Putra), I Putu Putra Cahyadiyasa dan Bagus Ngurah Agung Wahyu Wiguna (Denpasar Utara)

Pemenang Lomba Juara 1 sekar alit macepat Remaja putra I komang edi setiawanIda bagus made adi krisna (Klungkung).

Pemenang lomba Juara 1 sekar alit untuk anak-anak sekolah Dasar (Putri), Ni Kadek Mesya Putri dan Ni Luh putu Riska Putri (Denpasar Utara)

Pemenang lomba Juara 1 sekar agung
baga wirama untuk kategori remaja (Putra), I Gede Agus Suarsana dan I Made Agus Adi Sutanaya (Badung)

Pemenang lomba Juara 1 sekar agung untuk kategori remaja (Putri), Ni Made Okta Dwiyanti dan NI Putu Rahayu Sastra Dewi (Gianyar).

(Ray)

Panen Perdana 3 hektar Sereh Wangi Binaan Bali Atziri Indah Kreatif

Menanam sekali panen berkali-kali

GATRADEWATA NEWS | BADUNG | Akhirnya ditunggu-tunggu Panen Perdana yang dilakukan kelompok tani Bali Atziri Indah kreatif (BAIK), ditemui saat panen perdana ketua dari Kelompok tani BAIK, I Nyoman Tegteg (60) alias Togar mengatakan bahwa dirinya senang akhirnya bisa merasakan panen pertama dari tanaman sereh wangi yang kelompoknya tanam bulan februari lalu.

"Saat ini kita lagi panen perdana sereh (serai) wangi, ini merupakan komunitas yang mau berkebun, kita sudah mencoba ini memberikan contoh pada petani yang lainnya. Yang pada intinya adalah penanaman bibit 6 bulan lalu, tanam sekali panen berkali-kali, "ujar bli Togar yang merupakan salah satu pendiri kelompok tani BAIK, Senin (12/07/2021).

Pendiri dari kelompok komunitas petani sereh wangi Bali Indah Atziri Indah Kreatif (BAIK), terdiri dari 4 orang yakni, Ngurah Gede  (58), I Nyoman tegteg (60), Gusti Ayu Suyadnyawati (62), Putu Yuliani (53), yang juga memiliki education center di Jalan Raya Kraksan Desa Sedang Badung.

Ia juga mengatakan untuk berhati-hati terhadap jenis tanaman sereh wangi
sereh wangi varietes Mahapengiri ini, "Jangan salah beli bibit, ada G1, G2, G4 dan seterusnya, nah disini kita tanam Mahapengiri G1 dimana yang memiliki prospek cerah kedepannya. Hasil yang diharapkan kelak harus sesuai dengan SOP (Standart Operation Procedure), itu yang paling utama untuk menghasilkan Atziri (minyak sulingan), "tekannya.

Ia juga menambahkan bahwa harapan kedepannya dapat membagikan bibit secara gratis kepada para petani yang ingin bergabung dikelompoknya. Dengan tanah 3 hektar yang Ia tanami ini kelak akan menghasilkan bibit yang banyak (1ha bibit untuk 30ha lahan siap tanam). Di education center yang dibentuknya akan menjadi tempat belajar pembibitan, menanam, dan memelihara tanaman, penyulingan, sampai dengan penjualan hasil panen dari sereh wangi ini dan juga pengolahan limbah untuk pakan ternak.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Putu Yuliani selaku Sekretaris dari BAIK, "Kita mengajak masyarakat petani yang ingin mengetahui tentang sereh wangi, jadi saat ini kita tidak hanya tahu teorinya, kita sudah panen sekarang. Motto kita adalah menanam sekali panen berkali-kali, jadi tanam tunggu sekitar 6 bulan lalu panen, panen selanjutnya sekitar 2,5-3 bulan, "ungkap tokoh yang pernah menjadi sekretaris Partai Berkarya Kota Denpasar ini.

Ia juga menjelaskan tentang penanaman yang baik untuk tanaman sereh wangi ini, "memang sebaiknya dilahan yang tidak basah, lahan kering yang tidak banyak air, itu akan menghasilkan Atziri yang berkualitas baik. Jadi bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidak subur untuk menanam tanaman ini, "ujarnya.

Kekhawatiran untuk penjualan hasil sulingan (Atziri) sereh wangi ini, Ia menegaskan bahwa dirinya bisa membuatkan MOU (kesepakatan bersama) untuk menjaga dari kekecewaan petani, khususnya Bali yang telah banyak tertipu komoditi yang setelah ditanam tidak ada yang membeli hasil panennya.

Minyak Atziri Sereh Wangi

"Hasil dari Sereh Wangi ini memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan, karena kuota kebutuhan dunia yang belum terpenuhi (baru terpenuhi 20%). Tanah-tanah yang kurang produktif, lahan berpasir yang tidak subur dapat digunakan sebagai media tanam sereh wangi, jadi ini untuk 10 tahun. Kita berharap pengayoman dari kita mulai bibit, penanaman, sampai penjualan kita akan bantu, tidak usah khawatir, "pungkasnya. (Ray)

Jamaruli Manihuruk, kegiatan Operasi Yustisi PPKM terdapat 17 pelanggar di wilayah Kuta Utara

 

GATRA DEWATA | DENPASAR | Melalui siaran pers yang dikirimkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, mengabarkan operasi Yustisi Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di daerah Kuta Utara, Kamis (08/07/2021).

Jamaruli  Manihuruk selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan Hak Asasi Manusia Bali bersama dengan Dewa Nyoman Rai selaku Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Kolonel Infantri I Made Alit Yudana selaku Komandan Kodim 1611/Badung, I Nyoman Gede Surya Mataram selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, I Puty Eka Parmana selaku Camat Kita Utara, dan Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai turun langsung untuk melakukan Operasi Yustisi Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Wilayah Kecamatan Kuta Utara. Pukul 14.00  Wita.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali dan Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menuju titik kumpul yaitu di Simpang Deus, Jalan Batu Mejan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali dan Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai tiba di lokasi pada pukul 15.00 Wita.  

Pukul 15.15 Wita kegiatan dilanjutkan dengan Apel sebelum Operasi Yustisi PPKM dilakukan. Dalam apel tersebut dijelaskan bahwa operasi yustisi PPKM pada hari ini difokuskan pada penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) berupa pemakaian masker di lingkungan Simpang Deus bagi pengguna jalan yang tidak menjalani prokes menggunakan masker.  

Dari kegiatan Operasi Yustisi PPKM terdapat 17 pelanggaran,  yaitu 3 pelanggaran oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan 14 orang Warga Negara Asing (WNA), bagi pelanggar dikenakan tindakan baik teguran lisan, pembayaran denda, maupun STP Paspor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di  Kantor Imigrasi. WNA yang melanggar prokes diduga melanggar UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan data sebagai berikut  : 

1 Nama : MURRAY ROSS  Kewarganegaraan : IRLANDIA  Izin Tinggal : ITK (60 hari) berlaku sampai dengan 24/08/2021)  

2 Nama : AYALA AILEEN  Kewarganegaraan : AMERIKA SERIKAT  Izin Tinggal : ITK (60 hari) berlaku sd. 27 Juli 2021)  3 Nama : ZULFIIA KADYRBERDIEVA  Kewarganegaraan : RUSIA  Izin Tinggal : -  Yang bersangkutan diwajibkan hadir di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kegiatan berakhir jam 17.30 Wita dan diakhiri dengan apel penutupan. (Tim)

Plt. Kajati Bali turun langsung kawal percepatan Vaksinasi Nasional

 

Hutama Wisnu kawal langsung vaksinasi anak di kejati Bali

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dalam mendukung percepatan pemulihan kondisi Pandemi Covid-19, mengadakan acara Vaksinasi Anak dari usia 12 tahun sampai 17 tahun, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Yang juga menyediakan untuk vaksin anak untuk keluarga rekan Media, Kamis (08/07/2021), di halaman Belakang Kejati Bali.

Dengan tema Vaksinasi untuk Indonesia Sehat, Hutama Wisnu, SH., MH selaku Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, memberikan keterangan pers terkait acara kegiatan vaksinasi Anak, pada pukul 11.30 Wita di Kantor Kejati Bali. Ia mengatakan bahwa, "Kita juga tergabung dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pihak keamanan dari pihak kepolisian, Satpol PP, dan TNI, serta satgas Covid dalam melaksanakan salah satu kegiatan dukungan terhadap program vaksinasi Nasional. Sasaran kita adalah anak dari umur 12 sampai dengan 17 tahun dengan jumlah sampai siang ini (sekitar jam 12.00), telah mencapai 250 orang anak, yang bila lebih dari jumlah itu masih disediakan, " jelas Wisnu.

Ia juga menambahkan bahwa bila masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi dari dinas kesehatan menyediakan vaksin sekitar untuk 50 orang. "Anak-anak terlihat berani melaksanakan vaksinasi, ini hal yang luar biasa dilaksanakan vaksinasi ini untuk ketahanan tubuh, kekuatan tubuh, imun dari badan. Dengan itu dapat mencegah penyebaran Covid-19 terhadap anak yang merupakan aset bangsa. Saya harapkan ini dapat berjalan lancar, dan selasa depan vaksinasi lagi dengan menyasar anak di SMK 1 dengan sasaran anak 800an orang, dan dari ini saya memesankan kepada awak media untuk menyebarkan betapa pentingnya menyukseskan kegiatan vaksinasi seperti ini, "tekannya siang itu.

Didampingi oleh I Nyoman Sudiyasa yang merupakan kepala seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Kasi P2PM) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, "Kita melakukan percepatan vaksinasi Nasional untuk daerah Bali, target kami hari ini 350 orang tapi siang ini sudah 200an orang sudah dilaksanakan, antara renyang usia 12-17 tahun, namun Kamipun akan tetap melayani kalo ada masyarakat yang berumur diatas 17 tahun, "ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa tujuan ini adalah untuk mendapatkan kekebalan (imunity) bagi masyarakat, dengan ini harapannya dapat menutup, mencegah penularan lebih luas dari penyebaran covid-19. "Kita masih menunggu hasil penelitian untuk vaksinasi usai rentang 3 - 12 tahun. Ini yang kita tunggu hasilnya, jadi semakin besar populasi yang sudah tervaksinasi maka semakin cepat covid-19 kita dapat kendalikan, "harapnya.

Menurut keterangannya bahwa vaksinasi adalah aman, bila ada satu atau dua yang mengalami Kipi ( kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). KIPI adalah serangkan reaksi, biasanya berupa peradangan dalam tubuh, setelah imunisasi.)), ia mengatakan itu hal yang biasa. "Kita memasukan hal yang asing ke dalam tubuh tentu akan ada reaksi, itu hal yang biasa pasca vaksinasi. Jadi jangan takut, ini untuk keselamatan kita semua, "ujarnya, sambil menyebutkan bahwa vaksin yang digunakan hari ini adalah Sinovac, yang menurutnya hanya Sinovac yang aman digunakan untuk anak.

Begitu juga kesan yang diutarakan oleh Cleo, seorang anak gadis ceria yang mengatakan bahwa merasa senang dan lega, " Saya tidak merasakan mual dan pusing, jadi yang belum divaksin jangan takut. Saya umur 15 tahun, kelas mau naik SMA 1, gak merasakan pusing dan sakit, "ulangnya yang bersekolah di Bali Kiddy School.

Ini juga disampaikan oleh Elly orang tua yang ikut menghadiri acara vaksinasi di kejati Bali, " pertama saya ucapkan terima kasih kepada kejaksaan tinggi Bali untuk acara seperti ini, jadi putri-putri kami sudah tervaksin. Dan ini tentunya akan dapat mengatasi kondisi rumah sakit yang sering penuh, jadi kondisi ini baik karena ikut memfasilitasi kegiatan pemerintah percepatan nasional, kita tidak khawatir terhadap penyebaran yang lebih besar lagi, " pungkasnya yang juga seorang pengusaha ini. (Ray)

Heboh di Sosial Media, Rumah Sakit Bhakti Rahayu angkat bicara

 

Keributan yang terjadi di wilayah RSU Bhakti Rahayu

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Beredarnya video di Instagram (IG) yang ramai di media sosial oleh netizen baru - baru ini, Pihak Rumah Sakit Bhakti Rahayu mengklarifikasi kejadian tersebut. Kejadian protes yang dilakukan sejumlah masyarakat ingin mengikuti kegiatan vaksinasi merasa kecewa, mereka sudah menunggu lama sejak pagi akan tetapi belum mendapatkan Formulir Pendaftaran dan dari pihak petugas menyatakan Formulir sudah Habis, Selasa (06/07/2021).

Menurut pihaknya bahwa kondisi tersebut tidak benar adanya, menurut keterangannya Kuota yang dialokasikan perhari adalah 100. Jadi masyarakat yang kemarin tidak mendapatkan kuota langsung didaftarkan melalui petugas boking pendaftaran di Pos Pelayanan vaksin, dan hingga hari ini pendaftaran vaksin sudah terisi sampai tanggal 15 juli 2021.

Menurut keterangan dr. Maria Wahyu Daruki beserta jajaran Direksi Manajemen RSU Bhakti Rahayu menyampaikan komentarnya atas kejadian yang beredar melalui video di beberapa akun IG, "Kami menyadari bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi dalam mendapatkan pelayanan di RSU Bhakti Rahayu Denpasar dan kami pasti berusaha melakukan upaya mitigasi dan perbaikan demi peningkatan pelayanan yang lebih baik dan semakin baik, " Ungkapnya.

Adapun Nama - nama Manajemen RSU Bhakti Rahayu , Dr I Nyoman Gede Bayu Wiratama, ida bagus alit subudi, Nengah Aryawan, Ni Made Armini. "Semoga dengan dukungan, masukan dan saran dari masyarakat kami bisa melaksanakannya, "pungkasnya.

RSU Bhakti Rahayu Denpasar berkomitmen terus memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat, "ini sebagai wujud dukungan kami atas program pemerintah untuk keluar dari pandemi Covid-19,  Kami mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasme masyarakat untuk melakukan Vaksinasi C-19 di RSU Bhakti Rahayu Denpasar, semoga masyarakat tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang maha Esa. Jangan Kendor Disiplin Protokol Kesehatan, Ingat 3M,  Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga jarak, "jelasnya.

"Apabila Perlu informasi yang valid dan akurat tentang RSU Bhakti Rahayu Denpasar, kunjungi kami di Facebook RSU Bhakti Rahayu Denpasar, Istagram @rsubhaktirahayudenpasar Terima Kasih,  Salam Rahayu, "terang dr.Maria Wahyu Daruki. (Tim)

Pelantikan BPPD Tabanan, Anggela Intanisari sebut akan kawal Visi Misi Bupati

  

Pelantikan Pengurus BPPD Tabanan

GATRADEWATA NEWS | TABANAN | Acara Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Tabanan, yang dipimpin langsung oleh Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE,MM, selaku Bupati Kabupaten Tabanan, berlangsung dengan Khidmat dan terbatas, ini karena Kabupaten Tabanan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan membatasi hadirin yang hadir.

Bupati Tabanan dalam sambutannya, mengatakan bahwa keinginannya yang tertanam dalam asta (8) program Kabupaten Tabanan, mengharapkan adanya sinergitas antara Dinas Pariwisata dan BPPD kedepannya. Itu tertuang dalam pidatonya yang mengatakan bahwa, " Kami ingin Tabanan menjadi salah satu destinasi yang tidak murahan, seperti hotel bintang 5 tetapi harga kaki 5. Kami juga mengharapkan pariwisata di Tabanan memiliki basis pertanian untuk menjadi dasar dari pariwisatanya, "ujarnya, Senin (05/07/2021), di Kantor Bupati Tabanan.

Ia juga menjelaskan adanya BPPD ini tidak akan mengambil posisi kedinasan, "Kita hanya ingin melahirkan badan Promosi yang profesional dan akan membantu untuk Pariwisata kita. Membangun kembali Pencitraan di Tabanan, menjalankan sektor pertanian dalam arti yang lebih luas. Yang kita inginkan adalah basis pariwisata kita lain daripada yang lain yaitu pertanian, Kita inginkan adanya satu kesatuan nafas antara pertanian dan pariwisata, "tekannya.

Ia juga mengatakan pariwisata adalah bonus, dengan tetap menyandang kuat bahwa Tabanan merupakan lumbung bagi Bali. "Saya titipkan Tabanan kepada Badan yang lebih profesional, saya ingin mereka mempelajari apa yang menjadi misi dan visi saya dengan membangun Tabanan dalam data riset dan teknologi, karena kita memiliki 133 desa dengan potensial yang berbeda-beda, kita yakin investor akan datang ke Tabanan, " terangnya.

Pernyataan ini direspon baik oleh Sekretaris BPPD Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dengan beranggotakan 9 orang unsur penentu kebijakan, yang ditemui setelah pengambilan sumpah jabatan, Romanica Anggela Intanisari. Ia mengatakan bahwa, "dalam melihat ruang lingkup Tabanan yang merupakan daerah agro wisata, kita memiliki danau, sawah, gunung, hutan, pantai, bagaimana kita mengemasnya dalam education trip (darmawisata sambil belajar) untuk mengenal pertanian, alam wisata yang ada disini, " ujar pemilik wizzela dot com (klik link) ini.

Ia juga akan sinergikan bersama-sama dengan menggerakan semua unsur yang ada di Tabanan untuk ikut mendukung pariwisata Tabanan kedepannya. "Kita dapat mengajak seluruh UMKM yang ada di Tabanan untuk ikut andil dalam menjaga pariwisata Tabanan, ada dari Info UMKM, rumah kreatif, Tabanan Hub, dan BPD (Bank Pembangunan Daerah) yang sangat mensupport kegiatan yang ada di Tabanan sampai saat ini, " jelasnya.

Ditanya mengenai sinergitas antara kedinasan ia menuturkan bahwa, " Kami berasal dari profesional yang bergerak di Pariwisata, kita terdiri dari 4 unsur yakni dari profesi, asosiasi pariwisata, akademisi, ke 4 adalah unsur penerbangan. Kami disini bersama berjalan bergandengan tangan dalam satu visi dan misi Tabanan era baru yang aman, unggul dan madani, "jelas ibu dengan 2 anak ini. (Ray)