 |
| Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali tandatangani rekomendasi PAWIBA |
GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Aspirasi yang dibawa oleh Persatuan Angkutan Wisata Bali (PAWIBA), akibat pandemi Covid-19 mengklaim diri rugi sekitar 100 milliar. Kondisi ini membuat para pengusaha angkutan wisata di Bali yang tergabung dalam PAWIBA kelimpungan. Ini karena sektor usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka selama bertahun-tahun tidak lagi dapat mencukupi penghidupan bahkan stop penghasilan.
Program relaksasi (keringanan) di sektor keuangan yang sempat bergulirkan pemerintahan kini telah dicabut, ini membuat kondisi mereka semakin parah karena tidak mampu lagi membayar kredit kendaraan yang menjadi mata pencaharian mereka. " Rata-rata keluhan dari semua anggota kami hampir sama, kesulitan dalam membayar kewajiban-kewajiban dalam pembiayaan angsuran armada. Kebijaksanaan dari perusahaan pembiayaan (leasing) sudah tidak berlaku lagi, seperti relaksasi, penundaan pembayaran, dan lain-lainnya, "terang ketua PAWIBA, I Nyoman Sudiarta (Nyoman Gading), di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (08/06/2021).
"Yang terpenting bagi kita adalah kebijaksanaan yang diberikan pemerintah kepada kita, di tahun 2021 ini banyak armada dari anggota kita ditarik oleh leasing dan ada juga yang terpaksa dijual murah, itu yang menjadi harapan kita datang kesini. Kita juga bersuara disini agar didengar oleh Bali 1 untuk dapat didengar aspirasinya dan mendapatkan keringanan pajak selama pandemi corona, kami harapkan mendapatkan juga soft loan untuk kami yang khususnya bergerak dalam usaha jasa angkutan, "jelasnya.
Untuk diketahui sebelum pandemi covid-19 melanda dunia, anggota PAWIBA memiliki 140 pengusaha angkutan wisata sekitar 1.000 armada , tetapi lama kelamaan menyusut menjadi 50 pengusaha yang masih mencoba bertahan, sekitar tersisa 30% saja.
Aspirasi PAWIBA yang diterima oleh komisi II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi selaku ketua Komisi II ini mengungkapkan bahwa, " Saya inginkan kelompok ini mendapatkan keringanan pajak hingga 50%, karena ini merupakan beban bersama. Saya memang mengakui adanya kekurangan perhatian pemerintahan Provinsi Bali dan Pusat terhadap pelaku pariwisata jasa angkutan seperti ini. Kami di komisi II akan berupaya mendorong untuk pengurangan pajak, dan bagi dinas perhubungan dipermudah perijinannya. Pelayanan seperti ini penting ditunjukan saat-saat seperti ini, " terang Kresna Budi.
Ditanya soal dana hibah, Kresna Budi menekankan saatnya pemerintah saatnya memberikan hibah kepada jasa angkutan seperti PAWIBA, " Disinilah Gubernur harus berbesar hati, apalagi banyak saat ini memiliki dana-dana hibah, jangan hanya dari pusat saja. Kemarin kan terimanya yang tidak terdampak, pelaku pariwisata sendiri gak dapat, hanya beras aja sepertinya, yang terpenting kan soft loannya. Bila perlu BPD nih sebagai Bank kita di Bali memberikan softloan kepada PAWIBA, "ujar Kresna Budi.
Ditanya soal apakah akan benar dibuka pariwisata nanti, Ia menjawab ," Kan sudah jalan Work from Bali, petinggi-petinggi Pusat saja berani ke Bali, berarti indikator menunjukan Bali aman dan Sehat. Kita semua kan sehat, kalo saya ingin besok dibuka, "tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa, "pejabat-pejabat di jakarta usahakanlah jangan bawa kendaraan dari pusat, biar sewa disini jadi ada pergerakan ekonomi bagi jasa angkutan di Bali, "terangnya. (Ray)
