 |
| Musda BMPS Kota Denpasar |
GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Musyawarah Daerah (MUSDA) Kota Denpasar, yang diselenggarakan oleh Kepengurusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Denpasar, memutuskan untuk mengangkat I Made Dwi Risadiana sebagai ketua BMPS Kota Denpasar, Jumat (25/06/2021), di Yayasan Harapan Nusantara.
Didampingi Pengawas diketuai oleh Dr. AA Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda, dan Sekretaris penadehat Ir. Lodji MS. Sekretaris Umum I Putu Ariyasa, S.Si, dan Bendahara Umum Dr. Drs. I Wayan Suanda, S.P.,M.Si., yang dalam acara tersebut mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Bisa, dalam kepengurusan BMPS Kota Denpasar periode 2021-2026. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun kaderisasi dalam organisasi serta membangun komitmen dalam memformulasikan perguruan swasta tingkat Kabupaten / Kota di Bali.
Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua BMPS Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra, Sekretaris Umum Blasius Naya Manuk, S.Pd yang dampingi pengurus inti serta seluruh Ketua Yayasan Perguruan Swasta se-Denpasar.
"Saat ini kita melakukan penyegaran terhadap organisasi baik di kabupaten maupun kota. Kita disini memperjuangkan keadilan bagi institusi swasta, khususnya dalam hal PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Saya harapkan bagi pemerintah kota Denpasar wajib menyesuaikan dalam kuota yang ada, " ujarnya.
Beliau juga menambahkan bahwa semoga dalam penerimaan sekolah Negeri tidak ada lagi gelombang ke 2. Ia juga berujar bahwa sebaiknya pemerintah tidak mewacanakan sekolah gratis, karena bila itu dilakukan juga harus memperlakukan yang sama terhadap sekolah swasta. "Apresiasi yang dilakukan pemerintah berupa bantuan tunjangan dan lainnya, ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dari pengajar atau pendidik anak-anak serta kesejahteraan yang meningkat di sekolah swasta.
Harapan angin segar bagi sekolah swasta adalah meratanya bantuan dari pemerintan untuk memberikan hal yang sama kepada sekolah Swasta, " sekolah swasta memang wajib diberlakukan sama, agar keadilan yang dirasakan bisa dirasakan anak-anak kota Denpasar dan juga orang tua murid dalam sisi pembayaran yang berkurang lagi berkat bantuan yang diberikan oleh pemerintah khususnya kota Denpasar, " ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa bila saja pemerintah mau membayarkan gaji seluruh guru-guru pendidik di seluruh sekolah swasta, "kondisi inilah yang membuat kita dapat memperingan kebutuhan administrasi di sekolah tersebut, "ujar Ambara.
Ketua BMPS Kota Denpasar yang lalu sempat memberikan tips kepada sahabat gatra dewata. "Saya sebagai pengurus BMPS kota Denpasar sudah hampir 4 tahun, kita juga sering audensi dengan Gubernur, DPRD tetap belum mendapat jawaban sampai berita ini ditayangkan. "Saya menyampaikan bahwa bila kiranya saya tidak terpilih lagi sebagai pengurus lama, saya siap aja walau adanya pergantian, " ujar Drs. Nyoman Subrata, M.M.
Hal senada juga disampaikannya bahwa, " Sebaiknya pemerintah jangan lagi membangun sekolah baru, melainkan menggunakan sekolah swasta yang notabene sudah memiliki fasilitas gedung dan tenaga pendidiknya. Agar kebutuhan ini bisa seimbang dan diharapkan tidak adanya murid yang menolak sekolah ke swasta, " terangnya. (Ray)
