 |
| Usai Acara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pilkada serentak 2020 di Provinsi Bali, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Jumat (26/2). |
GATRADEWATA NEWS| BADUNG | Untuk menjaga program-program Kabupaten Badung berjalan baik, pascadilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung, Jumat (26/2) pagi, Giri Prasta kabarkan akan memaksimalkan potensi-potensi pajak daerah dan memperjuangkan bantuan dana-dana Pusat. Kondisi itu diungkapkan seusai menyampaikan pidato pada rapat paripurna istimewa DPRD Badung, Jumat (26/2).
Ada berbagai Program yang akan dilanjutkan di periode kedua dan program yang akan dijalankan, salah satunya adalah Badung protection.
Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana di Kabupaten Badung akan berlanjut. Yang tetap akan memberikan dana stimulus UMKM, lalu di bidang kesehatan akan melengkapi sarana prasarana Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada, serta santunan sosial yang akan tetap berjalan seperti bantuan tunai dan program satu kartu kesehatan untuk semua.
"Untuk jaminan sosial, kita akan canangkan program santunan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, kematian dan penunggu pasien, "ungkapnya.
Kemudian yang dimaksud dari program ini adalah untuk memberikan proteksi petani di Badung, "Dengan menggunakan produk lokal Badung, menjaga irigasi petani agar tidak banyak yang bocor dengan pembangunan sistem precast, "jelasnya.
Ia juga tidak menutupi, pada masa pandemi Covid-19 ini pendapatan asli daerah (PAD) Badung tentu jauh merosot dari kondisi yang normal. Potensi pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang merupakan tulang punggung Badung nyaris tak berdenyut, begitu juga dengan sumber pendapatan lainnya.
"Potensi pajak daerah masih cukup terbuka, Badung masih memiliki piutang pajak yang berpeluang untuk di tagih yaitu dengan nilai Rp. 600 milliar, ini milik masyarakat Badung "katanya sambil menekankan akan dimaksimalkan dan akan melakukan juga ekstensifikasi pajak (pengawasan).
Ia juga meyakini bahwa bantuan dari pemerintah pusat juga pasti akan ada untuk kabupaten Badung, hal ini juga yang membuat dirinya optimis untuk tetap dapat menjalankan program-program populer terutama lima bidang prioritas, "Itu semua untuk Masyarakat Badung,minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Badung,"tegasnya.
Terkait dengan belanja aparatur kabupaten Badung yang cukup besar, dan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat jauh dari kebutuhan, Giri Prasta menjelaskan bahwa persoalan itu adalah memang kewajiban dari pemerintah pusat. Tetapi Badung dipandang sudah dapat mandiri, sedangkan kebutuhan Kabupaten Badung itu Rp. 717 Miliar, pusat memberikan hanya Rp. 300 miliar, sisanya diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menuturkan bahwa kondisi tersebut adalah ketika era normal, karena posisi Badung saat ini dalam kondisi yang terjepit akibat kondisi global maka dirinya akan bersurat untuk tujuan ini. "Semoga bantuan dari Pemerintah Pusat bisa terlaksana untuk pegawai negeri yang ada di Badung, "pungkasnya. (Ray)
