 |
| Rumah kontrakan yang jadi polemik |
Dalam masalah yang sempat menjadi konsentrasi buat pihak kepolisian ini, Polresta Denpasar melalui AKBP Jansen Avitus Panjaitan selaku Kaporesta Denpasar, meminta agar masalah tersebut tidak usah dibesar-besarkan (12/06), melalui sambungan telpon siang tadi menerangkan, “Masalah tersebut sudah ditangani pihak Kepolisian. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi dan tidak perlu di besar-besarkan. Kami sudah lakukan langkah persuasif hingga ditemukan kesepakatan yang membahagiakan semua pihak,” terangnya.
Di hari yang sama pihak teman-teman wartawan sempat menghubungi secara terpisah Natalius Pigai, yang terkenal sebagai aktivis Papua dan juga merupakan mantan ketua Komnas HAM yang kini bermukim di Jakarta. Dia meminta agar Pemerintah Provinsi Papua agar segera mencarikan solusi dan memperhatikan mereka yang sedang dalam perantauan.
“Pada dasarnya saya sedang mendalami permasalahan ini. Yang terpenting anak-anak juga harus terus berkoordinasi dengan Pemprov Papua. Dan Pemprov Papua tetap harus bertanggung jawab dengan nasib anak anak Papua yang sedang menuntut ilmu di kota Denpasar,” tegas Natalius Pigai, (12/06).
Pada akun Facebook Ketut Putra Ismaya menyampaikan bahwa dia tidak terima adanya kegiatan yang mendiskreditkan warga Bali, Puluhan Orang Papua Tak Akui NKRI Kuasai Rumah Warga Bali di Tanah Bali Denpasar. Jumlahnya kurang lebih 30 Orang, tulisnya dalam akun Facebook pribadinya. Hal ini berawal dari cerita sekelompok oknum warga Papua yang melakukan kegiatan penguasaan rumah warga Bali yang mana dilakukan oleh puluhan oknum warga Papua, di mana seharusnya rumah tersebut yang dijadikan Asrama sekaligus Sekretariat IMMAPA Bali sudah habis masa kontraknya sejak enam bulan yang lalu tetapi masih terus ditempati, yang mana memicu nyame (persaudaraan) KERIS untuk bereaksi.
“Semenjak mendengar kabar ada oknum mahasiswa dan warga masyarakat Papua yang menguasai rumah krama Bali padahal kontraknya sudah habis, saya dengan teman-teman ksatria KERIS sebenarnya sudah siap turun. Apalagi saya dengar ada unsur-unsur arogansinya kami sebenarnya sudah siap bela mati untuk nyama (saudara) Bali, rela mati untuk tanah Bali,” ujar ketua Nyame Keris ini, (11/06).
Dari situasi inj Ismaya mengapresiasi Kaporesta Denpasar yang bergerak cepat, dia juga bercerita mendapatkan telepon langsung dari kaporesta agar menahan diri tidak bergerak lantaran masalah tersebut sudah dalam penanganan aparat kepolisian, Ismaya bercerita bahwa dirinya diminta untuk tenang dan mentaati aturan.
“Jangan berfikir jika kami turun pasti akan menimbulkan kegaduhan. Kami akan utamakan bernegosiasi. Saya memiliki pengalaman yang saya rasa cukup untuk dapat bernegosiasi. Berbagai macam masalah pernah saya hadapi dalam negosiasi,” tutup Ismaya.
Aita Zino dan Ade Ordin
Dipihak lainnya saat menemui pengurus IMMAPA sekaligus penghuni kontrakan yang sedang bermasalah itu, singkatnya adalah mereka hanya ingin pemerintah Papua memperhatikan mereka, karena sejak awal pemerintah Papualah yang membayar sewa rumah kontrakan yang kamarnya berjumlah 30 an itu.
"Kami ingin pemerintah Papua melihat kami, kami ingin dengar langsung mengapa pemerintah Papua tidak kunjung memperpanjang kontrakan kami, " terang salah satu Mahasiswa.
Jumlah mereka yang tidak sedikit dan ini juga bersinggungan dengan kemanusiaan ada baiknya duduk bersama dengan pemerintah setempat yaitu pemerintahan Kota Denpasar, agar tidak jadi polemik baru kedepannya.
 |
| Gambar Bintang Kejora di kontrakan |
Soal bendera bintang kejora yang terpasang disana sempat ditanyakan juga oleh awak media, "bendera itu berbeda dengan gambar, itu hanya gambar saja, dan kami juga sebagai mahasiswa memiliki hak untuk berdiskusi tentang masalah di daerah kami, dan OPM juga bagian dari diskusi kami, "terang salah satu mahasiswa yang tidak ingin disangkut pautkan antara gambar bintang kejora dengan masalah kontrakan.
"Kalo ingin tahu lebih tentang OPM datang aja ke Papua sana," tutupnya. (Ray)
